Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Adanya perubahan dalam mekanisme pengusulan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan maka Kementerian Sosial menerbitkan Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat sekarang ini.

Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling melakukan 11 poin perubahan Pasal dan Penambahan 1 Pasal. Pasal-pasal yang diubah yaitu Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, dan menyisipkan Pasal 18A diantara Pasal 18 dan Pasal 19.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan ditetapkan Mensos Tri Rismaharini pada tanggal 24 Agustus 2021 di Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diundangkaan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial
Nomor 6 tahun 2021
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 20 Tahun 2017
tentang
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling:

  1. bahwa dengan adanya perubahan dalam mekanisme pengusulan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);

  8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

  9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

  12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);

  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);

Isi Permensos 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

    1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;

    2. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    3. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan

    4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

  2. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

  2. Calon penerima Bantuan Sosial Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

  3. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh lurah/kepala desa/nama lain atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  4. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.

  5. Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.

  6. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:

    1. ketua;

    2. sekretaris; dan

    3. bendahara.

  7. Dalam hal calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan, Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diberikan secara perseorangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

  1. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling mempunyai tugas:

    1. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;

    2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;

    3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah dan/atau Sarling secara gotong royong;

    4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan

    5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling baik yang diajukan oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi

  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan mempunyai tugas:

    1. melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi/dibangun;

    2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;

    3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara gotong royong dengan masyarakat sekitar;

    4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan

    5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu baik yang diajukan oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan kepala dinas sosial daerah provinsi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:

    1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;

    2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;

    3. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;

    4. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    5. permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;

    6. permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    7. berdasarkan usulan proposal lurah/kepala desa/nama lain sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    8. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    9. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan

    10. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, lurah/kepala desa/nama lain harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas verifikasi/penjajakan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan meterai cukup.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

  1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;

  2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;

  3. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;

  4. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;

  5. permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;

  6. permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling;

  7. berdasarkan hasil permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;

  8. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;

  9. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Sarling sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi penerima Bantuan Sosial Sarling; dan

  10. hasil penetapan lokasi Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

  1. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok dilakukan setelah kelompok membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  2. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial dengan disetujui pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  3. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.

  4. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat.

  5. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial atau rekening perseorangan penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

  1. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:

    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;

    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;

    3. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/dibangun;

    4. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;

    5. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;

    6. Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima kelompok;

    7. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan

    8. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

  2. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan mekanisme:

    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;

    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;

    3. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;

    4. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;

    5. Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima perseorangan;

    6. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan

    7. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

8. Di antara Pasal 18 dengan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

  1. Selain Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerima Bantuan Sosial baik kelompok maupun perseorangan dapat diberikan bantuan sosial lainnya.

  2. Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kelompok penerima Bantuan Sosial dan penerima Bantuan Sosial perseorangan melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

  1. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.

  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

  1. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

  3. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  4. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

  5. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  6. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

  7. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disampaikan oleh lurah/kepala desa/nama lain kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  8. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

  1. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibuat oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial dengan memuat laporan keuangan, foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  2. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibuat oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan memuat laporan keuangan, foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

  3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.

  4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:

    1. berita acara serah terima;

    2. realisasi rencana anggaran biaya;

    3. kuitansi dan faktur; dan

    4. foto kopi buku tabungan.

  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 105 (seratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Berikut adalah bentuk Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan dalam satu naskah:

Peraturan Menteri Sosial
tentang
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
dalam Satu Naskah

Catatan:

*** : diubah oleh Permensos 6 tahun 2021

--- : dihapus oleh Permensos 6 tahun 2021

+++ : disisipkan / ditambahkan oleh Permensos 6 tahun 2021

Peraturan Menteri Sosial Tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

  2. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

  3. Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.

  4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.

  5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

  1. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;

  2. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;

  3. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;

  4. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau

  5. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pasal 4 ***

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

    1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;

    2. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    3. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan

    4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

  2. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.

Pasal 5

  1. Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan.

  2. Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

    1. tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;

    2. jalan setapak;

    3. tempat pembuangan/pengelolaan sampah;

    4. pembuangan air limbah rumah tangga/parit;

    5. prasarana penyedia air bersih;

    6. pos keamanan lingkungan; dan/atau

    7. tempat pertemuan warga.

Pasal 6

Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

  1. diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

  2. merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;

  3. status tanah tidak dalam sengketa; dan

  4. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7 ***

  1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

  2. Calon penerima Bantuan Sosial Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

  3. Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh lurah/kepala desa/nama lain atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  4. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.

  5. Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.

  6. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:

    1. ketua;

    2. sekretaris; dan

    3. bendahara.

  7. Dalam hal calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan, Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diberikan secara perseorangan.

Pasal 8 ***

  1. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling mempunyai tugas:

    1. melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;

    2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;

    3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah dan/atau Sarling secara gotong royong;

    4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan

    5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling baik yang diajukan oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi

  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan mempunyai tugas:

    1. melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi/dibangun;

    2. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;

    3. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara gotong royong dengan masyarakat sekitar;

    4. menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan

    5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu baik yang diajukan oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan kepala dinas sosial daerah provinsi.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan

Paragraf 1
Rehabilitasi Sosial Rutilahu

Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

  1. pemilik rumah;

  2. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau

  3. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10 ***

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:

    1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;

    2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;

    3. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;

    4. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    5. permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;

    6. permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    7. berdasarkan usulan proposal lurah/kepala desa/nama lain sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    8. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    9. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan

    10. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, lurah/kepala desa/nama lain harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas verifikasi/penjajakan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan meterai cukup.

Pasal 11

  1. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan mekanisme:

    1. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;

    2. hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;

    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

    5. hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;

    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan

    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerimaBantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

  2. Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima bantuan.

Paragraf 2
Sarling

Pasal 12

Permohonan Bantuan Sosial Sarling dapat diajukan oleh:

  1. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau

  2. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 13 ***

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

  1. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;

  2. lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;

  3. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;

  4. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;

  5. permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;

  6. permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling;

  7. berdasarkan hasil permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;

  8. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;

  9. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Sarling sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi penerima Bantuan Sosial Sarling; dan

  10. hasil penetapan lokasi Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

  1. Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mekanisme:

    1. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama aparat desa melakukan pemetaan lokasi kumuh dan pendataan calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;

    2. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Sarling kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi yang memuat data lokasi serta foto bangunan dan/atau foto lingkungan yang akan diperbaiki;

    3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta validasi;

    4. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling;

    5. hasil penetapan lokasi kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Sarling disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;

    6. kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kegiatan kepada calon penerima Bantuan Sosial Sarling dan membentuk tim Sarling; dan

    7. dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima bantuan sosial harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan bermaterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Sarling.

  2. Dalam hal melakukan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 15 ***

  1. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok dilakukan setelah kelompok membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  2. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial dengan disetujui pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  3. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.

  4. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat.

  5. Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial atau rekening perseorangan penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling

Pasal 16 ***

  1. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:

    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;

    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;

    3. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/dibangun;

    4. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;

    5. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;

    6. Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima kelompok;

    7. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan

    8. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

  2. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan mekanisme:

    1. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;

    2. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;

    3. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;

    4. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;

    5. Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima perseorangan;

    6. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan

    7. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN

Pasal 17

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perrumah.

  2. Bantuan Sosial Sarling paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perlokasi.

Pasal 18

  1. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berupa bahan bangunan dan peralatan bangunan.

  2. Bahan bangunan dan peralatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18A +++

  1. Selain Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerima Bantuan Sosial baik kelompok maupun perseorangan dapat diberikan bantuan sosial lainnya.

  2. Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ***

Kelompok penerima Bantuan Sosial dan penerima Bantuan Sosial perseorangan melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

Pasal 20 ***

  1. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.

  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dapat berasal dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

  3. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau

  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan.

  3. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

  1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 25 ***

  1. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  2. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan membuat laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

  3. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  4. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

  5. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan lurah/kepala desa/nama lain menyampaikan laporan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  6. Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari usulan dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

  7. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disampaikan oleh lurah/kepala desa/nama lain kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

  8. Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 26 ***

  1. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibuat oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial dengan memuat laporan keuangan, foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling.

  2. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibuat oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan memuat laporan keuangan, foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

  3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.

  4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:

    1. berita acara serah terima;

    2. realisasi rencana anggaran biaya;

    3. kuitansi dan faktur; dan

    4. foto kopi buku tabungan.

  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 105 (seratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Catatan:

*** : diubah oleh Permensos 6 tahun 2021

--- : dihapus oleh Permensos 6 tahun 2021

+++ : disisipkan / ditambahkan oleh Permensos 6 tahun 2021