Permensos 8 tahun 2021 tentang PUB

Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum. Ormas tersebut terdiri atas perkumpulan atau yayasan. PUB harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Adapun Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin menurut Permensos 8 tahun 2021 tentang PUB terdiri atas:

1. zakat;

2. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;

3. keadaan darurat di lingkungan terbatas;

4. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau

5. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021 oleh Mensos Tri Rismaharini. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang diundangkan di Jakarta pada tangagl 28 September 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Benny Riyanto.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
(PUB)

Pasal 3

1. Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.

2. Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

   1. perkumpulan; atau

   2. yayasan.

3. Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

1. zakat;

2. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;

3. keadaan darurat di lingkungan terbatas;

4. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau

5. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 5

1. Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

   1. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

   2. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;

   3. nomor pokok wajib pajak;

   4. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;

   5. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;

   6. kartu tanda penduduk direktur/ketua;

   7. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;

   8. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;

   9. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

   10. rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

2. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau

   2. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada gubernur.

3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyiapkan:

   1. proposal; dan

   2. contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 6

1. Tata cara penyelenggaraan PUB dilakukan dengan mengajukan permohonan izin PUB.

2. Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem dalam jaringan.

3. Permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

   1. registrasi; dan

   2. pengajuan rencana program.

Pasal 7

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa:

1. nama program;

2. wilayah penyelenggaraan;

3. maksud dan tujuan;

4. cara PUB;

5. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan

6. periode penyelenggaraan PUB.

Pasal 9

1. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:

   1. Menteri;

   2. gubernur; atau

   3. bupati/wali kota.

2. Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

   1. lebih dari satu wilayah provinsi;

   2. 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain; dan

   3. ditujukan untuk bantuan ke luar negeri.

3. Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

4. Permohonan izin PUB yang disampaikan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Cara Pengumpulan

Pasal 10

PUB dapat dilakukan dengan cara:

1. mengadakan pertunjukan;

2. mengadakan bazar;

3. penjualan barang secara lelang;

4. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;

5. penjualan perangko amal;

6. pengedaran daftar derma;

7. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;

8. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;

9. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;

10. layanan pesan singkat donasi;

11. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;

12. layanan melalui rekening bank;

13. layanan dalam jaringan;

14. aplikasi digital;

15. layanan uang elektronik;

16. media sosial; dan/atau

17. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 11

1. Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 12

1. Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:

   1. kesejahteraan sosial;

   2. kebencanaan;

   3. mental/agama/kerohanian;

   4. kejasmanian;

   5. kesehatan;

   6. pendidikan;

   7. pelestarian lingkungan;

   8. perlindungan satwa; dan/atau

   9. kebudayaan.

2. Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

   1. uang; atau

   2. barang.

3. Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:

   1. perorangan;

   2. keluarga;

   3. kelompok; atau

   4. lembaga.

Pasal 13

1. Penyaluran PUB berbentuk uang atau barang yang disalurkan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan Menteri.

2. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rekomendasi/pertimbangan dari kementerian/lembaga terkait.

3. Rekomendasi/pertimbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

1. Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:

   1. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan

   2. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

2. Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.

3. Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 15

1. Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.

2. Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.

3. Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 16

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

1. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan

2. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

Pasal 17

1. Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.

2. Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

Pasal 18

1. Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.

2. Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 19

Menteri berwenang untuk:

1. menolak permohonan izin PUB apabila:

   1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

   2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;

   3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan

   4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. menunda, mencabut, dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan:

   1. untuk kepentingan umum;

   2. pelaksanaan PUB yang meresahkan masyarakat;

   3. terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan izin PUB; dan/atau

   4. menimbulkan permasalahan di masyarakat.

3. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;

4. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan

5. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.

Pasal 20

Gubernur dan bupati/wali kota berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB sesuai dengan kewenangan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi penyelenggaraan PUB.

5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 23

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

1. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.

2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.

3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.