Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA

Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota Layak Anak saat ini memiliki dasar hukum Peraturan Presiden yaitu Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA memiliki 2 lampiran yaitu Dokumen Nasional Kebijakan KLA tercantum dalam Lampiran I, dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA tercantum dalam Lampiran II.

Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

Perlindungan Anak sebagaimana kita ketahui dalam Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dimaksudkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA, dan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA, dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA. Dokumen Nasional Kebijakan KLA tercantum dalam Lampiran I, dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 7 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA itempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Isi Perpres Kabupaten/Kota Layak Anak

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

  2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

  3. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

  4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

  1. kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan

  2. pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 3

Kebijakan KLA terdiri atas:

  1. DokumenNasional Kebijakan KLA; dan

  2. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Pasal 4

  1. Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA.

  2. Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

  3. Dokumen Nasional Kebijakan KLA dapat dilakukan kaji ulang.

  4. Menteri mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.

  5. Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan perubahan Dokumen Nasional Kebijakan KLA.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

  1. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA.

  2. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaandan 5 (lima) klaster hak Anak.

  3. Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. hak sipil dan kebebasan;

    2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

    3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

    4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

    5. perlindungan khusus.

Pasal 6

  1. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

  2. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

  1. Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

  1. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.

  2. Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

  3. Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

  4. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Pasal 9

  1. Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.

  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

    1. orang perseorangan;

    2. lembaga Perlindungan Anak;

    3. lembaga kesejahteraan sosial;

    4. organisasi kemasyarakatan; dan

    5. lembaga pendidikan.

Pasal 10

  1. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.

  2. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.

  3. Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

  4. Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA.

Pasal 11

  1. Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  2. Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

  3. Bupati/wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 7 April 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA itempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96. Agar setiap orang mengetahuinya.

Lampiran I Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan KLA

DOKUMEN NASIONAL
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampubertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, total Anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 79,5 juta jiwa, dengan rincian 22,0 juta Anak usia 0-4 tahun, 22,0 juta Anak usia 5-9 tahun, 22,2 juta Anak usia 10-14 tahun, dan 13,3 juta Anak usia 15-17 tahun. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai Anak tersebut berada di 83.436 desa/kelurahan, 7.201 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi.

Pada tahun 2045, Anak-Anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakanperiode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (worldfit for children).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Nasional Kebijakan KLA yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Tujuan dan Sasaran

  1. Tujuan

    Dokumen Nasional Kebijakan KLA bertujuan untuk:

    1. meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anakdan perlindungan khusus Anak;

    2. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

    3. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

  1. Sasaran

    Sasaran Dokumen Nasional Kebijakan KLA adalah:

    1. kementerian/lembaga;

    2. gubernur dan bupati/wali kota;

    3. masyarakat;

    4. media massa; dan

    5. dunia usaha.

BAB II
PRINSIP, ARAH, DAN STRATEGI
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

  1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;

  2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;

  4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan

  5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam)arah kebijakan yaitu:

  1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;

  2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;

  3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

  4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;

  5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

  6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

  1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.

  2. peningkatan peran:

    1. orang perseorangan;

    2. lembaga Perlindungan Anak;

    3. lembaga kesejahteraan sosial;

    4. organisasi kemasyarakatan;

    5. lembaga pendidikan;

    6. media massa;

    7. dunia usaha; dan

    8. Anak,

    melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

  3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Umum

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan:(1) Perencanaan KLA; (2) Pra-KLA; (3) Pelaksanaan KLA; (4) Evaluasi KLA; dan (5) Penetapan Peringkat KLA.

B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten/kota meliputi:

  1. Perencanaan KLA

    Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

    1. Deklarasi

      Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (worldfit for children).

    2. Pembentukan Gugus Tugas KLA

      Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.

      Susunan keanggotaan gugus tugas KLApaling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 klaster KLA.

      Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

      Gugus tugas KLA mempunyai tugas:

      1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;

      2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;

      3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

      4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan

      5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.

    3. Profil KLA

      Profil KLA disusun oleh masing-masing kabupaten/kota berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

  1. Pra-KLA

    Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

    1. Penilaian Mandiri KLA

      Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

      Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu:

      1. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan Daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; dan (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
      2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak.
      3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
      4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
      5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
      6. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak(BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

      Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

    2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

      RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

      Untuk menyusun RAD KLAdiperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RADKLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

      RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

      Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

  1. Pelaksanaan KLA

    Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumberdaya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

    Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

  1. Evaluasi KLA

    Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

    Bupati/wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

    Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

  1. Penetapan Peringkat KLA

    Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota. Adapun peringkat KLA terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA. Dalam penetapan peringkat KLA, akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA.

    Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Nasional Kebijakan KLA merupakan salah satu bagian penting dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama Anak.