Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat saat ini mendapatkan anugerah pemberdayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden yaitu Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

Tujuan Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dalam Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah:

  1. memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah;

  2. meningkatkan ketahanan konektivitas dan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan;

  3. memelihara warisan budaya bangsa; dan

  4. mendukung program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan Barang dan penumpang di laut dengan mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas Kapal Pelayaran-Rakyat.

Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan melalui:

  1. pengembangan sumber daya manusia;

  2. pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat;

  3. pembangunan Terminal Kapal Pelayaran-Rakyat;

  4. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan

  5. memaksimalkan ketersediaan muatan Kapal Pelayaran-Rakyat.

Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dalam Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan melalui:

  1. mengembangkan kemampuan manajerial;

  2. mengembangkan kemampuan keuangan; dan

  3. mengembangkan sistem informasi usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 13 agustus 2021 di Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah:

  1. bahwa kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat telah turut andil dalam mewujudkan kesatuan nusantara negara Republik Indonesia dan berperan dalam menghidupkan ekonomi rakyat di daerah pedalaman dan/atau perairan;

  2. bahwa untuk meningkatkan ketahanan konekKtivitas, memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah, dan memelihara warisan budaya bangsa, diperlukan kebijakan afirmatif yang memberikan kemampuan bagi kegiatan pelayaran-rakyat;

  3. bahwa pengaturan mengenai angkutan laut pelayaran-rakyat belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur lebih lanjut;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, adalah:

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutandi Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

Isi Perpres Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

  2. Kapal Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang selanjutnya disebut Kapal Pelayaran-Rakyat adalah kapal yang memenuhi standar dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

  3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

  4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

  5. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

  6. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat bertujuan untuk:

  1. memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah;

  2. meningkatkan ketahanan konektivitas dan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan;

  3. memelihara warisan budaya bangsa; dan

  4. mendukung program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan Barang dan penumpang di laut dengan mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas Kapal Pelayaran-Rakyat.

Pasal 3

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan dengan menggunakan Kapal Pelayaran-Rakyat yang terdiri atas:

  1. kapal layar yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;

  2. kapal layar bermotor berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau

  3. kapal motor sederhana dengan ukuran tertentu.

Pasal 4

  1. Kapal layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin.

  2. Kapal layar bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa kapal layar bermotor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu.

  3. Kapal motor sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 174 (seratus tujuh puluh empat Gross Tonnage).

Pasal 5

Kapal Pelayaran-Rakyat harus memenuhi standar dan spesifikasi sebagai berikut:

  1. menggunakan bahan baku sebagian dari kayu dan dapat dikombinasi dengan bahan lain, sepanjang tidak mengurangi tampilan sebagai kapal kayu;

  2. memiliki ruang-ruang yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan untuk orang dan Barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;

  3. memenuhi standarisasi tipe berdasarkan ukuran dan penggunaan untuk angkutan orang dan Barang; dan

  4. dibangun berdasarkan gambar rancang bangun yang baku, dengan tipe dan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 6

Selain harus memenuhi standar dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kapal Pelayaran-Rakyat yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau Barang harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Armada Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
BENTUK PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT

Pasal 8

  1. Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat dilakukan melalui:

    1. pengembangan sumber daya manusia; pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat;

    2. pembangunan Terminal Kapal Pelayaran-Rakyat;

    3. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan

    4. memaksimalkan ketersediaan muatan Kapal Pelayaran-Rakyat.

  2. Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 9

  1. Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c selain dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran-Rakyat.

  2. Perusahaan Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 10

  1. Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) huruf a dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

  2. Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar nasional.

  3. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. sarana dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

    2. pengajar yang tersertifikasi;

    3. kurikulum yang sesuai standar; dan

    4. pengujian dan sertifikasi.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

  1. pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal;

  2. pembangunan armada Kapal Pelayaran-Rakyat; dan

  3. pemeliharaan dan perawatan Kapal Pelayaran-Rakyat.

Pasal 12

  1. Dalam rangka pengembangan armada Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah memfasilitasi ketersediaan kayu tertentu yang digunakan untuk membangun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

  2. Ketersediaan kayu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri «yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

  1. Pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai ukuran.

  2. Pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal yang tidak termasuk pada ayat (1) dilakukan pengujian dan disetujui sebelum dibangun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pengembangan rancang bangun prototipe Kapal Pelayaran-Rakyat dan aturan klasifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknolog1.

Pasal 14

Pembangunan armada KapalPelayaran—Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan di galangan tradisional yang bersifat usaha masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

  1. Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan agar kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

  2. Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pelayaran-Rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

  1. Pembangunan Terminal Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan di setiap Pelabuhan yang disinggahi Kapal Pelayaran-Rakyat.

  2. Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pembangunan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

  1. Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang difungsikan untuk Kapal Pelayaran-Rakyat harus memiliki:

    1. sarana dan prasarana untuk sandar dan bongkar muat kapal, pergudangan, perkantoran, bangunan komersial, tempat beribadah agama, stasiun pengisian bahan bakar umum,listrik, air minum, sanitasi, sarana kesehatan dan sarana lain untuk kegiatan terkait dengan Pelayaran-Rakyat;

    2. sarana dan prasarana marina untuk sandar atau tambat kapal wisata (yacht); dan

    3. sarana dan prasarana perbaikan kapal.

  2. Dalam hal Terminal digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ditetapkan sebagai pelabuhan masuk dan keluar (port of entry and exit point) harus dilengkapi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan kepelabuhanan untuk kapal wisata (yacht) dari atau ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

  1. mengembangkan kemampuan manajerial;

  2. mengembangkan kemampuan keuangan; dan

  3. mengembangkan sistem informasi usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

Pasal 19

  1. Pemaksimalan ketersediaan muatan Kapal Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan mengutamakan penggunaan Kapal Pelayaran-Rakyat untuk:

    1. mengangkut sebagian dari volume Barang yang pengadaanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan yang dikelola badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sesuai dengan kebutuhan; dan

    2. mendukung program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan.

  2. Pelaksanaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas Kapal Pelayaran-Rakyat.

Pasal 20

  1. Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

  2. Penggunaan dana dalam kegiatan pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

  1. Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat oleh Perusahaan Pelayaran-Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat didanai melalui bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

  2. Dalam hal pendanaan melalui bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat memberikan insentif atas pembangunan armada Kapal Pelayaran-Rakyat dengan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

  3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 22

Kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersinergi dalam penegakan hukum untuk mendukung pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 23

Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan_ investasi mengoordinasikan percepatan pembangunan Pelayaran-Rakyat serta melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Perpres 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.