PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memiliki maksud untuk mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses Peradilan dalam PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Penilaian Personal untuk mengidentifikasi dan memverifikasi disabilitas dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas ditegaskan sebagai Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Penilaian Personal ini nantinya juga memiliki implikasi kebutuhan semacam apa untuk menyediakan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah.

Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan untuk Penyandang Disabilitas berupa sarana dan prasarana disediakan oleh lembaga penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:

  1. penglihatan;
  2. pendengaran;
  3. wicara;
  4. komunikasi;
  5. mobilitas;
  6. mengingat dan konsentrasi;
  7. intelektual;
  8. perilaku dan emosi;
  9. mengurus diri sendiri; dan/atau
  10. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan Penyandang Disabilitas tersebut diperjelas dalam Pasal 20 PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan:

  1. penglihatan, paling sedikit terdiri atas:
    1. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
    2. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
    3. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
    4. media komunikasi audio;
  1. pendengaran, paling sedikit terdiri atas:
    1. papan informasi visual;
    2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    3. alat peraga;
  1. wicara, paling sedikit terdiri atas:
    1. papan informasi visual;
    2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    3. alat peraga;
  1. komunikasi, paling sedikit terdiri atas:
    1. papan informasi visual;
    2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    3. alat peraga;
  1. mobilitas, paling sedikit terdiri atas:
    1. kursi roda;
    2. tempat tidur beroda; dan/atau
    3. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas:
    1. gambar;
    2. maket;
    3. boneka;
    4. kalender; dan/atau
    5. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. intelektual, paling sedikit terdiri atas:
    1. obat-obatan;
    2. fasilitas kesehatan; dan
    3. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas:
    1. obat-obatan;
    2. fasilitas kesehatan;
    3. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
    4. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas:
    1. obat-obatan;
    2. ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
    3. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  1. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Sebelumnya mari kita lihat apa yang ada dalam UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 dalam Bagian Keadilan dan Perlindungan Hukum:

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

  1. Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
    1. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
    2. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
    3. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
  2. Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyandang Disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

  1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
  3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
  4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34

  1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
  2. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
  3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

  1. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
  2. Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

  1. Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
  2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
    1. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
    2. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat–obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
    3. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Pasal 39

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
  2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pencegahan;
    2. pengenalan tindak pidana; dan
    3. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 oleh Presiden Joko Widodo. PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 20 Juli 2020 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Penjelasan ataa Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538.

PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Penjelasan Uum PP 39 tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Proses peradilan dalam hal ini mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi.

Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanarl serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnl,a yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.

Dalam penyediaan Akomodasi yang Layak, ada hal yang ditekankan dalam Peraturan Pemerintah ini, yaitu mengenai Penilaian Personal dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Penilaian Personal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas, baik dalam statusnya sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Sama halnya dengan Penilaian Personal, Pendamping Disabilitas dan Penerjemah juga harus dipastikan ada dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas.

Isi PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Berikut adalah isi PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  1. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
  1. Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak.
  1. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
  1. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnva disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
  1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
  1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  1. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
  1. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradiian agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, termasuk hakim ad hoc, dan hakim pada Mahkamah Konstitusi.
  1. Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pernasyarakatan.
  1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  1. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
  1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan.

BAB II
AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
  1. Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    2. Kejaksaan Republik Indonesia;
    3. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
    4. Mahkamah Konstitusi.
  1. Selain lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 3

Dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada:

  1. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
  2. psikolog atau psikiater.

Pasal 4

  1. Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
  1. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. Penyandang Disabilitas fisik;
    2. Penyandang Disabilitas intelektuai;
    3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
    4. Penyandang Disabilitas sensorik.
  1. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Akomodasi yang Layak

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

  1. Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
    1. pelayanan; dan
    2. sarana dan prasarana.
  1. Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap proses peradilan.

Paragraf 2
Pelayanan

Pasal 6

Akomodasi yang Layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

  1. perlakuan nondiskriminatif;
  2. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
  3. komunikasi yang efektif;
  4. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
  5. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
  6. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
  7. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam proses peradilan.

Pasal 8

Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan.

Pasal 9

  1. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan mengembangkan komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas.
  1. Dalam mengembangkan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

Pasal 10

  1. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak terkait dalam proses peradilan.
  1. Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan informasi perkembangan proses peradilan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, keluarga Penyandang Disabilitas yang menjadi korban, dan/atau Pendamping Disabilitas.

Pasal 11

  1. Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Metode komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.

Pasal 12

  1. Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
  1. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
    2. fasilitas bangunan gedung;
    3. fasilitas pelayanan; dan
    4. prosedur pemeriksaan.
  1. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum.

Pasal 13

  1. Organisasi Advokat membuat dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum terhadap Penyandang Disabilitas.
  1. Selain membuat dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi oleh organisasi Advokat.

Pasal 14

Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya ditujukan bagi Penyandang Disabilitas dalam pembuatan dan pengembangan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

  1. Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyediakan:
    1. Pendamping Disabilitas;
    2. Penerjemah; dan/atau
    3. petugas lain yang terkait.
  1. Selain menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga penegak hukum menyediakan:
    1. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
    2. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
    3. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
  1. Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
    2. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
    3. mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
    4. memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
  1. Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
  1. Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

  1. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah yang disediakan.
  1. Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabiiitas dan/atau Penerjemah.

Pasal 17

Lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga, atau Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Pasal 18

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses peradilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana

Pasal 19

  1. Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disediakan oleh lembaga penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
  1. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:
    1. penglihatan;
    2. pendengaran;
    3. wicara;
    4. komunikasi;
    5. mobilitas;
    6. mengingat dan konsentrasi;
    7. intelektual;
    8. perilaku dan emosi;
    9. mengurus diri sendiri; dan/atau
    10. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.
  1. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan:

  1. penglihatan, paling sedikit terdiri atas:
    1. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
    2. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
    3. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
    4. media komunikasi audio;
  1. pendengaran, paling sedikit terdiri atas:
    1. papan informasi visual;
    2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    3. alat peraga;
  1. wicara, paling sedikit terdiri atas:
    1. papan informasi visual;
    2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    3. alat peraga;
  1. komunikasi, paling sedikit terdiri atas:
    1. papan informasi visual;
    2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
    3. alat peraga;
  1. mobilitas, paling sedikit terdiri atas:
    1. kursi roda;
    2. tempat tidur beroda; dan/atau
    3. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas:
    1. gambar;
    2. maket;
    3. boneka;
    4. kalender; dan/atau
    5. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. intelektual, paling sedikit terdiri atas:
    1. obat-obatan;
    2. fasilitas kesehatan; dan
    3. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas:
    1. obat-obatan;
    2. fasilitas kesehatan;
    3. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
    4. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
  1. mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas:
    1. obat-obatan;
    2. ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
    3. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  1. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Pasal 21

Lembaga penegak hukum juga menyediakan sarana dan prasarana berupa:

  1. ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
  2. sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan
  3. fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

  1. Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
  1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    1. pendampingan Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
    2. pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas;
    3. penelitian dan pendidikan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan; dan/atau
    4. pelaksanaan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PP 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan