PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan aturan pelakasanaan dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak kemudian memiliki aturan pelaksanaan lagi yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ini.

Pengertian Anak Asuh dalam PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Pengertian Orang Tua Asuh menurut PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara. Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

Mengapa Pengasuhan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB VIII Pengasuhan dan Pengangkatan Anak dalam Bagian Kesatu Pengasuhan Anak, Pasal 37 dan 38 mengatakan bahwa:

Pasal 37

  1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

  2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

  3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

  4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

  5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

  6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

  1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

  2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Kemudian disisipkan atau ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 38 A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa Pelaksanaan Pengasuhan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana di bawah ini:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Begitulah jalannya sejarah mengapa Pengasuhan Anak dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini penting karena Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai kelompok yang rentan, Anak harus diperhatikan dan dilindungi secara khusus oleh negara.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yaitu :

  1. Anak dalam situasi darurat;

  2. Anak yang berhadapan dengan hukum;

  3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

  4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

  5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

  6. Anak yang menjadi korban pornografi;

  7. Anak dengan HIV/AIDS;

  8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

  9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

  10. Anak korban kejahatan seksual;

  11. Anak korban jaringan terorisme;

  12. Anak penyandang disabilitas;

  13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

  14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

  15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2017 di Jakarta. PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 17 Oktober 2017 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220. Penjelasan Atas PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132.

PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Latar Belakang

Pertimbangan PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38A Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Penjelasan Umum PP Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa diharapkan dimasa yang akan datang mampu memikul hak dan tanggung jawab tersebut. Untuk itu maka Anak memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga dapat terwujud Anak-Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Namun demikian dalam masyarakat masih banyak Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhan hak Anak, termasuk untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Upaya ini merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, negara, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Orang Tua di lingkungan Keluarga merupakan orang yang pertama berkewajiban dan bertanggung jawab atas Pengasuhan Anak, demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan Anak. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akan tetapi, demi kelangsungan tumbuh kembang dan kepentingan Anak itu sendiri perlu ada pihak-pihak lain yang melindungi.

Peralihan tanggung jawab pengasuhan Orang Tua kepada pihak lain ditujukan kepada Anak yang Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang¬Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Peraturan Pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak yang mencakup Ketentuan Umum, Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial, Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial, Pengaduan dan Pelaporan, Bimbingan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Pengasuhan Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sehingga dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan Anak, demi kepentingan terbaik Anak.

Isi PP Pengasuhan Anak

Berikut adalah isi PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, bukan format asli

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

  2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

  3. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi Pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.

  4. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.

  5. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

  6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

  7. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

  8. Orang Tua Asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara.

  9. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga, atau calon keluarga pengganti.

  10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

  11. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

  12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

  13. Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.

  14. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

  16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengasuhan Anak bertujuan:

  1. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan

  2. diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

Pasal 3

  1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri.

  2. Dalam hal pemisahan Anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pengasuhan Anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak.

  3. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir.

  4. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:

    1. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;

    2. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau

    3. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 4

Dalam hal Lembaga Asuhan Anak berlandaskan agama, Anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan Lembaga Asuhan Anak yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam hal Lembaga Asuhan Anak tidak berlandaskan agama maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.

Pasal 6

  1. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan:

    1. di luar Panti Sosial; atau

    2. di dalam Panti Sosial.

  2. Pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga.

  3. Pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya terakhir.

BAB II
PENGASUHAN ANAK DI LUAR PANTI SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

  1. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

    1. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

    2. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau

    3. Orang Tua Asuh.

  2. Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

  3. Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

Pasal 8

  1. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan Pendampingan dari Lembaga Asuhan Anak.

  2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

  3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah

  1. Pengasuhan Anak oleh Keluarga Sedarah terdiri atas:

    1. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; dan

    2. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang.

  2. Pengasuhan Anak oleh Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Lembaga Asuhan Anak yang ditunjuk.

  3. Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada dinas sosial kabupaten/kota.

  4. Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat.

  5. Pencatatan di bidang kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga sedarah meliputi:

  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

  2. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Bagian Ketiga
Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua Asuh, meliputi:

  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

  2. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 12

  1. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

  2. Selama Anak berada dalam pengasuhan Orang Tua Asuh, Anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

  1. Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus diupayakan reunifikasi Keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota demi kepentingan terbaik bagi Anak.

  2. Dalam hal reunifikasi Keluarga belum tercapai, jangka waktu Pengasuhan Anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan yang permanen.

  3. Jangka waktu perpanjangan Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari dinas sosial setempat berdasarkan hasil Asesmen dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

  1. Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh harus mendapat izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak.

  2. Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

    1. terakreditasi; dan

    2. ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh badan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penetapan Lembaga Pengasuhan Anak oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:

  1. lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan kepada gubernur;

  2. gubernur menyampaikan permohonan kepada Menteri; dan

  3. Menteri menetapkan lembaga kesejahteraan sosial sebagai Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Kriteria Anak Asuh dan Persyaratan Orang Tua Asuh

Pasal 18

Kriteria Anak Asuh meliputi:

  1. Anak terlantar;

  2. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;

  3. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau

  4. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.

Pasal 19

  1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Orang Tua Asuh meliputi:

    1. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

    2. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

    3. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

    4. surat keterangan catatan kepolisian;

    5. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

    6. memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;

    7. bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai; dan

    8. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.

  1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. suami istri; atau

    2. orang tua tunggal.

  1. Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing.

  2. Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Paragraf 3
Tahapan Pendaftaran Pemohon

Pasal 20

  1. Untuk menjadi calon Orang Tua Asuh, pemohon mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

  2. Permohonan untuk menjadi calon Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

    1. pendaftaran;

    2. seleksi administratif;

    3. wawancara;

    4. verifikasi dan Asesmen; dan

    5. penetapan calon Orang Tua Asuh definitif.

Pasal 21

Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan di Lembaga Pengasuhan Anak dengan menyampaikan permohonan dan dokumen untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

  1. Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan melakukan seleksi kelengkapan administratif.

  2. Dalam hal persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melakukan pemanggilan untuk wawancara terhadap calon Orang Tua Asuh.

Pasal 23

  1. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Lembaga Pengasuhan Anak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengolahan hasil wawancara.

  2. Berdasarkan pengolahan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengasuhan Anak melakukan verifikasi dan Asesmen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

  3. Dalam hal hasil verifikasi dan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengajukan permohonan bimbingan teknis untuk calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi.

Pasal 24

  1. Calon Orang Tua Asuh yang telah lulus mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan oleh dinas sosial kabupaten/kota menjadi calon Orang Tua Asuh definitif.

  2. Calon Orang Tua Asuh definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam data calon Orang Tua Asuh pada dinas sosial setempat.

Pasal 25

Dalam melakukan tahapan permohonan menjadi calon Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak harus berkoordinasi dengan dinas sosial setempat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi calon Orang Tua Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Penyiapan Calon Orang Tua Asuh

Pasal 27

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan Anak dan dinas sosial setempat.

Pasal 28

Penyiapan calon Orang Tua Asuh dilakukan melalui tahapan:

  1. Asesmen terhadap calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota;

  2. penyesuaian antara calon Orang Tua Asuh dengan Anak; dan

  3. supervisi dan pemantauan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota selama Anak masih dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 29

  1. Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib melaporkan secara berkala hasil penyiapan calon Orang Tua Asuh kepada dinas sosial provinsi melalui dinas sosial kabupaten/kota.

  2. Berdasarkan laporan hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Asesmen lanjutan kepada calon Orang Tua Asuh oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota.

  3. Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial kabupaten/kota melakukan Asesmen lanjutan terhadap hasil penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum penempatan Anak.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon Orang Tua Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Penempatan Anak Asuh

Pasal 31

  1. Penempatan Anak Asuh pada Orang Tua Asuh dilakukan setelah:

    1. mendengarkan pendapat Anak Asuh;

    2. melaksanakan proses penyesuaian antara Anak Asuh dengan calon Orang Tua Asuh definitif; dan

    3. mempertimbangkan jumlah Anak yang akan diasuh sesuai dengan kemampuan Orang Tua Asuh.

      >
  2. Setelah melalui proses penempatan Anak Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terjadi kesesuaian antara Anak Asuh dan Orang Tua Asuh, Lembaga Pengasuhan Anak mengusulkan kepada dinas sosial kabupaten/kota untuk mendapatkan izin Pengasuhan Anak.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak Asuh diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PENGASUHAN ANAK DI DALAM PANTI SOSIAL

Pasal 33

  1. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

    1. Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;

    2. Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;

    3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;

    4. Anak yang terpisah dari Keluarga karena bencana baik konflik sosial maupun bencana alam; dan/atau

    5. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.

  2. Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal Anak.

Pasal 34

  1. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial provinsi.

  2. Penetapan Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial provinsi.

  3. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas sosial provinsi sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.

Pasal 35

  1. Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen.

  2. Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yang memungkinkan Anak direunifikasi kepada Keluarganya sesegera mungkin.

  3. Dalam hal reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENGADUAN DAN PELAPORAN

  1. Anak, Keluarga, dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan pelaporan terkait dengan Pengasuhan Anak di luar maupun di dalam Panti Sosial.

  2. Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada dinas sosial setempat.

  3. Dinas sosial setempat harus memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan dari Anak, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  4. Dinas sosial setempat membuat mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses oleh Anak, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan.

Pasal 38

  1. Selain kepada dinas sosial setempat, pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diajukan kepada:

    1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

    3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

    4. Ombudsman Republik Indonesia; atau

    5. lembaga lain yang menangani perlindungan Anak.

  2. Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 40

Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui kegiatan:

  1. supervisi;

  2. asistensi;

  3. pemantauan; dan

  4. bimbingan teknis.

Pasal 41

  1. Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.

  2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. memberikan penjelasan tentang kebijakan, fungsi kelembagaan, perkembangan Anak, dan Pengasuhan Anak; dan

    2. memberikan motivasi untuk menjalankan fungsi Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Pasal 42

  1. Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dimaksudkan agar Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak memperoleh bimbingan dan dukungan dalam menerapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan Pengasuhan Anak.

  2. Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. konsultasi;

    2. kunjungan dinas kepada Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak; dan

    3. memberi dukungan kepada Orang Tua, Keluarga, atau Orang Tua Asuh berupa penguatan Keluarga, konseling, dan pelatihan keterampilan usaha.

Pasal 43

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

  1. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dimaksudkan agar pengurus Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan Pengasuhan Anak.

  2. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

    1. meningkatkan pengetahuan mengenai Pengasuhan Anak;

    2. meningkatkan keterampilan dalam Pengasuhan Anak; dan

    3. menerapkan prinsip dan etika Pengasuhan Anak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 44 tahun 2017
tentang
Pelaksanaan Pengasuhan Anak