PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah merupakan aturan yang memberikan tanggung jawab pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah merupakan sebuah pedoman dalam Penanganan Fakir Miskin sehingga diharapkan Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah adalah aturan turunan untuk pelaksanaan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Tujuam Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dalam PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah adalah untuk:

  1. terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  1. meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
  1. terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan.

PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah didalamnya mencakup pengaturan mengenai Penanganan Fakir Miskin tinggal di wilayah perdesaan, Penanganan Fakir Miskin perkotaan, Penanganan Fakir Miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, Penanganan Fakir Miskin tertinggal/terpencil, atau Penanganan Fakir Miskin perbatasan antarnegara, koordinasi dan rencana aksi. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ditetapkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Oktober 2013 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 2 Oktober 2013. Penanganan Fakir Miskin merupakan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5449.

PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Penjelasan Umum PP 63 tahun 2013

Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi Kebutuhan Dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya, jumlah masyarakat yang tergolong Fakir Miskin sangat banyak dan tersebar di wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara sesuai dengan kondisi demografis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan Fakir Miskin mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selain itu, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi Fakir Miskin untuk mempunyai kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Untuk itu diperlukan adanya pengaturan yang memberikan tanggung jawab pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanganan Fakir Miskin sehingga diharapkan Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai Penanganan Fakir Miskin tinggal di wilayah perdesaan, Penanganan Fakir Miskin perkotaan, Penanganan Fakir Miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, Penanganan Fakir Miskin tertinggal/terpencil, atau Penanganan Fakir Miskin perbatasan antarnegara, koordinasi dan rencana aksi.

Isi PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah

Berikut adalah isi PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  1. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
  1. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 2

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.
  2. Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk:

  1. memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin; dan
  2. memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 4

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan:

  1. terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  2. meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
  3. terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan.

Pasal 5

Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

  1. perdesaan;
  2. perkotaan;
  3. pesisir dan pulau-pulau kecil;
  4. tertinggal/terpencil; dan/atau
  5. perbatasan antarnegara.

BAB II
PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

  1. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
  2. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
  3. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
  4. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
  5. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Bagian Kedua
Penyediaan Sumber Mata Pencaharian
di Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kerajinan

Pasal 7

  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses lahan;
    2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
    3. pengembangan inkubator petani.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses lahan penggembalaan umum;
    2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
    3. pengembangan inkubator peternak; dan/atau
    4. pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses bahan baku;
    2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
    3. pengembangan desain produk lokal;
    4. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
    5. pengembangan inkubator pengrajin.

Bagian Ketiga
Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran
Hasil Pertanian, Peternakan, dan Kerajinan

Pasal 8

  1. Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
    2. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
    3. memberikan bantuan sarana produksi.
  1. Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :
    1. memfasilitasi pameran produk unggulan;
    2. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
    3. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
    4. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
    5. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
    6. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
    7. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Bagian Keempat
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

  1. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
  2. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;
  3. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
  4. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
  5. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 10

  1. Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
    2. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial;
    3. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan; dan/atau
    4. memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.
  1. Penguatan pemerintahan desa dilakukan dengan cara:
    1. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan/atau
    2. meningkatkan komunikasi antarpemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa.

Bagian Keenam
Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pasal 11

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya dilakukan dengan cara:

  1. bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan;
  2. memotivasi tenaga Penanganan Fakir Miskin dan penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan;
  3. memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;
  4. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin;
  5. bimbingan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga Penanganan Fakir Miskin, penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan; dan/atau
  6. meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

BAB III
PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

  1. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
  2. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
  3. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau/li>
  4. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Bagian Kedua
Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Usaha Sektor Informal

Pasal 13

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:

  1. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
  2. memfasilitasi kemitraan usaha;
  3. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
  4. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Bagian Ketiga
Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 14

  1. Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
    2. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
    3. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
  1. Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara:
    1. memfasilitasi pameran produk unggulan;
    2. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
    3. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
    4. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
    5. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
    6. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
    7. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Bagian Keempat
Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat

Pasal 15

Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara:

  1. memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
  2. memfasilitasi peremajaan, dan penataan lingkungan kumuh;
  3. melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;
  4. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;
  5. memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
  6. memberikan bantuan pemberantasan endemik;
  7. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau
  8. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.

Bagian Kelima
Peningkatan Rasa Aman dari
Tindak Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 16

Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dilakukan dengan cara:

  1. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan memberikan bantuan hukum;
  2. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;
  3. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;
  4. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik dan sosial;
  5. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
  6. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin.

BAB IV
PENANGANAN FAKIR MISKIN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

  1. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
  2. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
  3. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
  4. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau- pulau kecil; dan/atau
  5. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Bagian Kedua
Penyediaan Sumber Mata Pencaharian
di Bidang Perikanan dan Sumber Daya Laut

Pasal 18

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut dilakukan dengan cara:

  1. memberikan akses informasi tentang batas wilayah tangkapan ikan dan sumber daya laut;
  2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya laut, panen dan pasca panen, pengolahan hasil laut, dan penggunaan teknologi tepat guna;
  3. pengembangan budi daya unggulan usaha perikanan dan sumber daya kelautan sesuai dengan potensi setempat;
  4. memfasilitasi kemudahan memperoleh akses untuk mencari sumber mata pencaharian di laut; dan/atau
  5. memberikan bantuan pangan untuk sementara waktu dalam hal nelayan tidak dapat melaut.

Bagian Ketiga
Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal 19

Bantuan Permodalan dilakukan dengan cara:

  1. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
  2. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
  3. memberikan bantuan alat tangkap ikan dan penyediaan sarana pembudidayaan hasil laut.

Pasal 20

Bantuan akses pemasaran dilakukan dengan cara:

  1. memfasilitasi pameran produk unggulan;
  2. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
  3. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; dan/atau
  4. memfasilitasi penyediaan tempat penjualan/pemasaran ikan dan pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Keempat
Penguatan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Pasal 21

Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan dilakukan dengan cara:

  1. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
  2. membangun jaringan antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;
  3. advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
  4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/atau
  5. meningkatkan komunikasi antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 22

Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau- pulau kecil dilakukan dengan cara:

  1. memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan pesisir dan pulau- pulau kecil;
  2. pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan;
  3. pemberian bantuan rehabilitasi, reklamasi pantai, hutan bakau, dan terumbu karang;
  4. pemberian bantuan pemberantasan endemik;
  5. memberikan bimbingan sosial, pelatihan pengembangan lingkungan yang sehat; dan/atau
  6. memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan pengadaan energi.

Bagian Keenam
Peningkatan Keamanan Berusaha dan
Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir

Pasal 23

Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dilakukan dengan cara:

  1. penetapan batas wilayah perairan Indonesia;
  2. peningkatan patroli di wilayah perairan untuk mencegah penangkapan ikan illegal oleh nelayan asing;
  3. memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan teknis penggunaan alat penangkap ikan yang memenuhi standar teknis dan keamanan;
  4. advokasi masyarakat untuk berpartisipasi melarang penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  5. pencegahan pengerukan pasir pantai;
  6. fasilitasi akses informasi mengenai kondisi cuaca dan keadaan berbahaya kepada masyarakat; dan/atauvfasilitasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu untuk keamanan nelayan.

BAB V
PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH TERTINGGAL/TERPENCIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

  1. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
  2. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
  3. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
  4. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
  5. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
  6. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Bagian Kedua
Pengembangan Ekonomi Lokal Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam,
Budaya, Adat Istiadat, dan Kearifan Lokal Secara Berkelanjutan

Pasal 25

Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan dilakukan dengan cara:

  1. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat;
  2. pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal;
  3. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
  4. pembukaan akses transportasi guna membuka daerah tertinggal; dan/atau
  5. memperkenalkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Mata Pencaharian
di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan

Pasal 26

  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses lahan dan memfasilitasi pemanfaatan hak ulayat;
    2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
    3. pengembangan usaha bersama.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses lahan penggembalaan umum;
    2. penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;
    3. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak; dan/atau
    4. pengembangan usaha bersama.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:
    1. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;
    2. pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau
    3. pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses bahan baku dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
    2. melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
    3. pengembangan desain produk lokal;
    4. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
    5. pengembangan usaha bersama.

Bagian Keempat
Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran
Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan

Pasal 27

  1. Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
    2. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
    3. memberikan bantuan sarana produksi.
  1. Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memfasilitasi pameran produk unggulan;
    2. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
    3. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
    4. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
    5. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
    6. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
    7. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Bagian Kelima
Peningkatan Pembangunan Terhadap Sarana dan Prasarana

Pasal 28

Peningkatan Pembangunan terhadap Sarana dan Prasarana dilakukan dengan cara:

  1. membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
  2. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;
  3. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
  4. memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
  5. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan

Pasal 29

  1. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat yang dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
    2. membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial; dan/atau
    3. advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.
  1. Penguatan Pemerintahan dilakukan dengan cara:
    1. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan
    2. meningkatkan komunikasi antar pemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa;

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan, Perlindungan, dan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pasal 30

Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal dilakukan dengan cara:

  1. bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
  2. advokasi pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya, sosial, dan ekonomi, serta sumber daya lokal lainnya;
  3. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau
  4. membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VI
PENANGANAN FAKIR MISKIN
WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

  1. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
  2. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
  3. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
  4. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
  5. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
  6. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
  7. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

Bagian Kedua
Penyediaan Sumber Mata Pencaharian
di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan

Pasal 32

  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
    1. memberikan akses lahan dan memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah;
    2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen;
    3. mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang pertanian disesuaikan dengan kondisi perbatasan; dan/atau
    4. pengembangan usaha bersama.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:
    1. mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang peternakan disesuaikan dengan kondisi perbatasan;
    2. penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;
    3. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak; dan/atau
    4. pengembangan usaha bersama.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:
    1. mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang perikanan disesuaikan dengan kondisi perbatasan;
    2. melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;
    3. pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau
    4. pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.
  1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang kerajinan disesuaikan dengan kondisi perbatasan;
    2. memfasilitasi usaha di bidang jasa industri kecil dan kerajinan;
    3. memberikan akses sumber bahan baku, sumber teknologi, dan sumber pembiayaan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
    4. melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
    5. pengembangan desain produk lokal;
    6. pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
    7. pengembangan usaha bersama.

Bagian Ketiga
Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran
Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan

Pasal 33

  1. Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memberikan bantuan stimulan modal usaha;
    2. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
    3. memberikan bantuan sarana produksi.
  1. Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:
    1. memfasilitasi pameran produk unggulan;
    2. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
    3. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
    4. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
    5. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual; dan/atau
    6. gelar karya dan/atau demonstrasi produk.

Bagian Keempat
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 34

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

  1. fasilitasi penetapan batas dan pemeliharaan batas-batas wilayah negara;
  2. membuka akses transportasi, informasi, dan komunikasi;
  3. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha;
  4. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
  5. memfasilitasi pembangunan pasar; dan/atau
  6. penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman di kawasan perbatasan.

Bagian KelimaPenguatan Kelembagaan dan Pemerintahan

Pasal 35

Penguatan kelembagaan dan pemerintahan dilakukan dengan cara:

  1. peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan pemerintahan;
  2. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas di wilayah perbatasan;
  3. pengembangan keorganisasian, koordinasi, dan keterpaduan program dari kementerian/lembaga terkait dalam Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan;
  4. fasilitasi untuk kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan; dan/atau
  5. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Keenam
Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pasal 36

Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya dilakukan dengan cara:

  1. bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
  2. membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal;
  3. memprioritaskan pemanfaatan budidaya sumber daya laut di pulau- pulau terluar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat setempat;
  4. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau
  5. meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin.

Bagian Ketujuh
Menjamin Keamanan Wilayah Perbatasan
Serta Pengamanan Sumber Daya Lokal

Pasal 37

Menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal dilakukan dengan cara:

  1. membangun pos pemeriksaan dan pos lintas batas antarnegara di wilayah perbatasan;
  2. meningkatkan patroli keamanan di wilayah perbatasan;
  3. sosialisasi nilai kebangsaan dan kesetiakawanan sosial untuk memperkuat integrasi nasional;
  4. bimbingan sosial dan/atau pelatihan sistem pengamanan sumber daya lokal;
  5. pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal untuk membangun karakter bangsa; dan/atau
  6. melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum atas pemanfaatan sumber daya lokal secara illegal di wilayah perbatasan.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Daya Tahan Budaya Lokal
dari Pengaruh Negatif Budaya Asing

Pasal 38

Peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing dilakukan dengan cara:

  1. melakukan inovasi penampilan budaya lokal dengan tetap mempertahankan karakteristiknya;
  2. memfasilitasi penguatan lembaga kebudayaan lokal;
  3. memfasilitasi promosi budaya lokal;
  4. memberikan bantuan untuk pengembangan budaya kreatif lokal; dan/atau
  5. penyuluhan nilai-nilai Pancasila untuk membendung pengaruh negatif budaya asing.

BAB VII
KOORDINASI DAN RENCANA AKSI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 39

  1. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat nasional.
  1. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. proses penetapan kriteria Fakir Miskin;
    2. pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    3. penyusunan rencana aksi nasional; dan
    4. evaluasi pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin oleh kementerian/lembaga.

Pasal 40

  1. Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat provinsi.
  1. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    2. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi.

Pasal 41

  1. Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat kabupaten/kota.
  1. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    2. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Nasional

  1. Upaya Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu dengan berdasarkan pada rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin.
  1. Menteri mengoordinasikan penyusunan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sinkronisasi dan keterpaduan program dan kegiatan antarkementerian/lembaga dalam upaya Penanganan Fakir Miskin.
  1. Rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  1. Rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

  1. Gubernur menyusun rencana aksi provinsi dengan berpedoman pada rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin.
  1. Bupati/walikota menyusun rencana aksi kabupaten/kota dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana aksi provinsi Penanganan Fakir Miskin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Presiden mengenai rencana aksi nasional Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PP 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah