Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 - 2024 diatur dengan Perpres 106 tahun 2020 tentang Kemenpora. Peraturan Presiden adalah kelanjutan dari ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Untuk melaksanakan tugasnya. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Kemenpora terdiri atas Sekretariat Kementerian; Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan; Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah.