UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Tenaga Nuklir di Indonesia diatur dengan UU 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Tingkat bahaya dan manfaat tenaga nuklir perlu diatur oleh Pemerintah karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, oleh karenanya setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah
UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
Psikotropika menurut UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bertujuan untuk:
UU 16 tahun 1997 tentang Statistik
Undang-Undang tentang Statistik menegaskan Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. UU 16 tahun 1997 tentang Statistik juga mengatakan bahwa Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
Berlangganan 1997