UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki aturan-aturan pelaksanaan yaitu:
UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.
UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717). Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar disebutkan bahwa Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dankewajibanfinansialluarnegeriantar penduduk.
UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diantaranya adalah:
UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi didefinisikan bahwa Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
UU 40 tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undangg-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
UUD 1945 Perubahan Pertama
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan ini adalah hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan Pertama UUD 1945 menyempurnakan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21. Perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
Berlangganan 1999