PP 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Mineral dan batubara yang terkandung dalam Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia, keterdapatannya memiliki sifat yang tidak terbarukan, tersebar tidak merata, terbentuk jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, keterdapatannya alamiah dan tidak bisa dipindahkan. Wilayah Pertambangan di atur dengan PP 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah atur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan adalah aturan pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebab dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan
PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan merupakan aturan pelaksanaan Pasal 22, Pasal 34, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan memiliki latar belakang pemikiran bahwan untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air maka perlu membentuk waduk yang dapat menampung air.
PP 12 tahun 2010 tentang Litbang Kehutanan, serta Diklat Kehutanan
PP 12 tahun 2010 tentang Litbang Kehutanan, serta Diklat Kehutanan terbit dengan latar belakang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian
PP 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai kenavigasian sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian.
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan pelaksanan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, ketentuan Pasal 23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah. Bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden.
PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan dalam Penjelasa Pasal 2 PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar bahwa Tanah yang sudah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.
PP 44 tahun 2010 tentang Prekursor
Penggolongan dan jenis Prekursor, mekanisme penyusunan rencana kebutuhan tahunan secara nasional, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, pengawasan serta ketentuan sanksi diatur dengan PP 44 tahun 2010 tentang Prekursor. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan Prekursor karena menyangkut tugas dan fungsi berbagai sektor terkait diperlukan adanya suatu Peraturan Pemerintah yang menata secara menyeluruh pengaturan Prekursor.
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebab sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Keprotokolan diatur dengan UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan.
UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa, Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain: tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
UU 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 22 tahun 2002 tentang Grasi
UU Grasi pada awalnya adalah UU 22 tahun 2002 tentang Grasi, Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah dalam UU 22 tahun 2002 tentang Grasi. Undang-Undang tentang Grasi mengalami Perubahan pada tahun 2010.
PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP - adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
PP 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berlangganan 2010