UU 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
jogloabang Rab, 02/05/2020 - 06:04

UU 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tags
Undang-Undang
UU
UU Desa
SBY
2014
UU 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
jogloabang Sab, 11/30/2019 - 02:24

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mendefinisikan bahwa Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Tags
UU
Undang-Undang
Pencarian
Pertolongan
Darurat
Bencana
2014
SBY
UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK
UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK
jogloabang Sab, 11/16/2019 - 04:49

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dengan UU Nomor 27 tahun 2007 akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tags
UU
Undang-Undang
W3PK
Pesisir
Pulau
Kecil
Pulau Kecil
2014
SBY
Maritim
UU 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
Logo SNI, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
jogloabang Rab, 10/30/2019 - 02:32

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur.

Tags
UU
Undang-Undang
Standar Nasional
SNI
Penyesuaian
Standarisasi
Perdagangan
Perindustrian
2014
SBY
Penilaian Kesesuaian
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran

UU 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran

29 Okt, 2019
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran disebutkan bahwa Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran. Dan Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
jogloabang Sen, 10/28/2019 - 18:29

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

Tags
UU
Undang-Undang
Lingkungan Hidup
Perkebunan
Sumber Daya Alam
Pencabutan
Pengembangan
Pengolahan
Tanaman
Hortikulturan
2014
SBY
UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
19 Okt, 2019
Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya.
UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
jogloabang Sel, 10/15/2019 - 19:37

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini prajurit memiliki nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelumnya dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dalam terminologi sekarang lebih sering disebut dengan militer..

Tags
UU
Undang-Undang
Militer
Hukum
Disiplin
TNI
2014
SBY
UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
06 Okt, 2019
UU 3 tahun 2014 tentang Perindustrian memiliki dasar pertimbangan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemaju
UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan
Tanjung Bira, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
jogloabang Sab, 10/05/2019 - 22:58

UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Perpres 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dan Perpres 56 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018 - 2025.

Tags
UU
Undang-Undang
Kelautan
Kawasan
Pengembangan
Keamanan
Perairan
Perikanan
Maritim
2014
SBY
Ekonomi
Bisnis
Pengelolaan
Pemerintahan
UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
05 Okt, 2019
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
24 Sep, 2019
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
17 Sep, 2019
Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta.
UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
15 Agu, 2019
Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perub
UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
jogloabang Sel, 08/13/2019 - 22:16

Drama peraturan perundang-undangan akan selalu ada, misalnya tentang UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga diuji materiil di Mahkamah Konstitusi, UU 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga menimbulkan persoalan dan penolakan yang luas di kalangan masyarakat dan dalam penyelesaiannya menimbulkan kegentingan dan persoalan yang luas hingga terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Begitulah demokrasi dan proses menuju kebaikan, Pemerintah tak boleh semena-mena.

Tags
UU
Undang-Undang
Perpu
Pilgub
Pilkada
Pilbup
Pilwalkot
Pemilukada
2014
SBY
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13 Agu, 2019
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berlangganan 2014