UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE jogloabang Sab, 11/16/2019 - 08:40

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi polemik selama bertahun-tahun, tentu saja UU ITE terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap sasaran empuk orang-orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu yang menurutnya kurang baik.

Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak jogloabang Sel, 11/05/2019 - 22:41

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jogloabang Sel, 09/24/2019 - 16:05

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU 13 tahun 2016 tentang Paten
Pelaksanaan Paten telah berlaku sejak ditetapkannya Undang-undang Nomr 14 tahun 2001 tentang Paten. Namun memerlukan penyesuaian substansial terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. UU Paten yang baru akan menyesuaikan dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang selanjutnya disebut dengan persetujuan TRIPs. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten ditetapkan dan mengganti UU 14 tahun 2001 tentang Paten.
UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
UU 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan jogloabang Min, 08/25/2019 - 01:41

Krisis keuangan tidak diinginkan siapapun, baik negara maupun individu. Krisis keuangan tahun 1997-1998, memberi peringatan dan pelajaran pedih sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan.

UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU jogloabang Rab, 08/21/2019 - 12:26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016.

UU 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam jogloabang Rab, 08/07/2019 - 04:46

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang. Karena undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya tersebut bisa maksimal maka diterbitkanlah UU No.

UU 1 tahun 2016 tentang Penjaminan jogloabang Rab, 08/07/2019 - 02:33

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Juga ada Penjaminan Syariah yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Keduanya diatur dengan Undang-Undang tentang Penjaminan.

UU 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat jogloabang Sel, 08/06/2019 - 22:57

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e).
Perbup Boyolali 21 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur hingga dengan Peraturan Bupati. Setelah Daerah menyusun Peraturan Daerah maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan Peraturan Bupati ini maka Pemilihan Kepala Desa dapat memilih untuk menggunakan E-Voting seperti yang dilakukan di Kabupaten Boyolali, pada saat Pilkades Serentak. Untuk itulah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bisa menjadi referensi untuk dipelajari.
Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah diatur dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah ditetapkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 30 Desember 2016.
Permenpar 7/2016, Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi jogloabang Sab, 07/13/2019 - 09:53

Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi telah ditandatangani Menpar Arief Yahya pada tanggal 15 Juni 2016. Permenpar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 910 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 201 Juni 2016.

Permensos 6 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 22 April 2016.
Berlangganan 2016