PP 82 tahun 2019 Perubahan Atas PP 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan JKM

PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
PP 83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa adalah aturan Pelaksanaan UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa.
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN
Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertujuam untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis. Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menggantikan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Perpres ini.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
Berikut BAB IV Penggunaan dana BOS Reguler, Komponen Pembiayaan Sekolah Dasar. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Sambutan tertulis Presiden pada hari ulang tahun ke-48 Kopri tahun 2019
Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kopri ke-48 disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 yang termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Pedoman Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang akan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Permendikbud 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB
Bencana adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah disangka kehadirannya. Wilayah NKRI dengan beragam kekayaaan alamnya, pun memiliki potensi kebencanaan yang tidak boleh diremehkan, Kesiapsiagaan bencana mutlak selalu digenggam dan diberikan pemahamannya sedetil mungkin terhadap para peserta didik sejak usia dini.
Permendikbud 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film
Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Pengedaran Film, Pertunjukan Film, Ekspor Film dan Impor Film ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.
Permendikbud 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam BAB III Kegiatan Perilman dan Usaha Perfilman, Bagian Kedelapan Pengarsipan Film, Pasal 38 Ayat (6) mengamanatkan bahwa Pengarsipan Film diatur dengan Peraturan Menteri. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film.
Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019
"Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" demikian tema Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019. Hari Ibu dimaknai sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Perempuan memiliki hak asasi yang sama dan integral dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu dipelihara kodrat, harkat dan martabatnya sebagai Ibu Bangsa yang berhasil membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.
SE Mendikbud, Pedoman Pelaksanaan, Pidato dan Doa Upacara Bendera Hari Guru Nasional Tahun 2019
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merilis Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019 untuk hari Senin tanggal 25 November 2019. Surat tersebut bernomor 132716/MPK.A/TU/2019 yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 19 November 2019.
PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa telah diperbaharui dengan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan telah diundangkan pada tanggal 13 November 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455.
Peraturan LKPP 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ di Desa
Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang / Jasa di Desa saat ini memiliki Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diterbitkan oleh LKPP, yaitu Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Lembaga. Yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Berlangganan 2019