PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015

PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki maksud untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih elisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19
Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.
Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin
Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 yaitu Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19.
PP 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten merupakan aturan pelaksanaan dari UU 13 tahun 2016 tentang Paten, ketentuan Pasal 74 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 bidang Kebudayaan dan Ekoonomi Kreatif di masa Darurat Kesehatan COVID-19. Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 bidang Kebudayaan dan Ekoonomi Kreatif tertuang dalam SKB (Keputusan Bersama) Mendikbud dan Menparekraf Nomor 02/KB/2020 Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 atau Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 dalam SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diubah.
Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020
Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2020. Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keppres 17 tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa akibat pandemi COVID-19 cuti bersama pada hari Idul Fitri tahun ini tidak ada atau bahkan para ASN atau PNS tidak diijinkan untuk cuti. Hal inipun menjadi sebuah protokol yang juga membuat tidak adanya acara mudik lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini.
Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (Komite Nasional Kualifikasi Indonesia). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia ini mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495). Apakah itu Kualifikasi, KKNI dan KNKI dalam Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI?
Perpres 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa PDTT
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa PDTT. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ini mencabut Perpres 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).
Kasus-Kasus Penindasan Terhadap Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, dan Perdamaian di Korea Selatan di Tengah Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Korea Selatan. Pada bulan Februari dan Maret, wabah besar-besaran yang terjadi di Korea Selatan menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak pertama di luar Tiongkok.
Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020
Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Hari Jumat, 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, DKI Jakarta.
Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2021 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya
Pidato Presiden Joko Widodo dalam dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2021 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI tahun Sidang 2020 – 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) / Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak seperti biasanya, dilakukan 2 kali dan banyak dihadiri secara virtual karena adanya Pandemi COVID-19. Dimana semua acara harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona.
UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak
Pilkada Serentak 2020 diatur dengan UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU adalah respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Virus Corona yang belum dapat diketahui kapan rampungnya. Sudah banyak jatuh korban sementara obat dan vaksin COVID-19 masih dalam perjuangan manusia sejagad untuk menemukannya.
PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN
PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN merupakan aturan tindak lanjut dari Pasal 1 angka 6, Pasal 698, dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun d
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar
Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar. Anak Telantar adalah anak berusia dibawah 18 tahun dengan kondisi tanpa terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar menyebutkan tentang Kriteria Anak Telantar, yaitu: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
PP 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
Presiden Joko Widodo menetapkan PP 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di tengah Pandemi COVID-19.
Berlangganan 2020