PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah aturan pelaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam perjalanannya diubah dengan PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu jogloabang Sab, 11/09/2019 - 03:40

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan sebab Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

UU 30 tahun 2000 tentang Desain Industri jogloabang Jum, 11/08/2019 - 21:23

UU 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah kelanjutan setelah Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing teh World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang 7 Tahun 1994.

UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang jogloabang Jum, 11/08/2019 - 16:40

UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 20 Desember 2000.

UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman jogloabang Jum, 11/08/2019 - 08:02

Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri pembenihan. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Berlangganan Abdurrahman Wahid