Penilaian Tren Pertumbuhan Anak

Penilaian Tren Pertumbuhan Anak ada dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Adapun isi BAB 3 Lampiran Permenkes tentang Standar Antropometri Anak adalah sebagai berikut:
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
Tabel Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak ada dalam Lampiran Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yang memuat tentang Standar Antropometri Pertumbuhan Anak (GPA) yang terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan BB/TB), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U).
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
Permenkes 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat.
Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.
PP 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun.
UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Penjelasan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di tempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.
PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
PP 19 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.
PermenPPPA 5 Tahun 2015, Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. PermenPPPA 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 27 Mei 2015.
UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
23 Juli 1979, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, oleh Mensesneg Sudharmono, SH pada tanggal 23 Juli 1979 di Jakarta.
Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI
Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah sebuah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 21 Mei 2019. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 608 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Mei 2019 di Jakarta.
Berlangganan anak