Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak jogloabang Sel, 11/05/2019 - 22:41

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Permen PPPA 12 tahun 2019 tentang Pedoman Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak jogloabang Sel, 10/29/2019 - 13:47

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 04:36

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

PP 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak jogloabang Sel, 10/01/2019 - 22:09

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jogloabang Rab, 09/25/2019 - 05:05

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun.

UU 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jogloabang Sel, 09/24/2019 - 16:05

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jogloabang Sel, 09/24/2019 - 07:24

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jogloabang Sen, 09/23/2019 - 22:03

Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Penjelasan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di tempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas jogloabang Min, 07/28/2019 - 22:41

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

PP 19 Tahun 2019, Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI jogloabang Jum, 07/19/2019 - 03:17

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

PermenPPPA 5 Tahun 2015, Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja

Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja. PermenPPPA 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja ditetapkan Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 27 Mei 2015.
UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
23 Juli 1979, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, oleh Mensesneg Sudharmono, SH pada tanggal 23 Juli 1979 di Jakarta.
Permendikbud 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Anak Veteran RI
Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia adalah sebuah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia ditandatangani oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 21 Mei 2019. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2019 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 608 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 28 Mei 2019 di Jakarta.
Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum jogloabang Rab, 07/10/2019 - 22:10

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2019 di Jakarta.
KemenPPPA
Peraturan Menteri dan atau Peraturan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berlangganan anak