Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara diatur oleh UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara ada di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.

Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020 disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020 diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan pada tanggal 24 September 2019. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 juga disampaikan dengan surat dari Kementrian Keuangan kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

APBN tahun 2016 disahkan DPRRI pada 30 Oktober 2016. Alokasi Dana Desa dalam APBN dialokasikan sebesar 46,98 Trilyun Rupiah, hingga saat ini baru mencapai 6,5 persen dari total anggaran belanja transfer ke daerah, masih dibawah 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejauh ini dibandingkan alokasi dana desa tahun lalu, Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 26,22 trilyun rupiah atau meningkat 126 persen dari alokasi dana desa tahun 2015 yang hanya sebesar 20,77 Trilyun rupiah.