Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.

Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memiliki tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran perlu disinergikan dengan kebijakan Keuangan Negara secara proporsional dan berkeadilan. Serta meperhatikan pertimbangan dan Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah amanat dariPasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena Badan Penyelenggara Jaminan harus dibuat dengan Undang-Undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek pada tanggal 18 Juli 2019.