UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Era Industri selalu berkembang dan membutuhkan jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan yang berbeda. berbeda perilaku, mekanisme, permodalan hingga jenis-jenis kerjasamanya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
UU 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama
Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional sejak tangal 12 Juli 1950. Salah satu kewajiban sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional adalah meratifikasi Konvensi-konvensi yang sudah ada. Pada saat itu hukum yang berlaku adalah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan menurut UUD Sementara tersebut untuk meratifikasi sebuah konvensi harus dilakukan dengan Undang-Undang. Maka pada tahun 1956 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No.
UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 25 Maret 2009. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 25 Maret 2003 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Pekerja Migran, Desa Migran hingga tetek bengeknya.
Berlangganan Buruh