PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Ayat (7) Perppu 1 2020.
1000 Paket Sembako Siap Dibagikan: Bentuk Nyata Kepedulian Bersama
JAKARTA – Berbagai kepedulian terus mengalir terhadap masyarakat yang terdampak wabah corona. Rabu siang (22/4/2020), Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mendonasikan Rp. 300.000.000 kepada Dompet Dhuafa di Gedung Filantropi Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan. Donasi ini kemudian dikonversikan menjadi 1000 paket sembako.
Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden. Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan terhadap pageblug virus corona. Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat karena COVID-19 ditetapkan dengan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini karena COVID-19 menyebabkan hal yang bersifat Luar Biasa.
PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
Berlangganan Coronavirus Pandemic