COVID-19 adalah Corona Virus / Disease 2019

PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja
Presiden Jokowi melakukan penyesuaian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perpres 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Alasan penyesuaian lainnya adalah untuk memperbaki tata kelola dan pengembangan Program Kartu Prakerja.
Keputusan Menteri Desa Nomor 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa
Mensikapi New Normal karena Pandemi yang berkepanjangan tanpa solusi ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan sebuah Keputusan Menteri. Keputusan tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Keputusan Menteri Desa Nomor 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa dilengkapi dengan Lampiran yang isinya protokol dan infografis.
Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin UMKM untuk PEN
Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tentang Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Pelaksanaan Program PEN
Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah Lampiran dari Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.
Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan untuk Pelaksanaan Program PEN
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional.
PP 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
PP 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka merupakan salah satu respon Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pandemi Virus Corona bagi para pengusaha dalam bentuk insentif fiskal.
Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diterbitkan Kementerian Desa dalam rangka menyikapi Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Desa mengalami banyak perubahan sikap dan suasana sehungan dengan banyaknya masyarakat yang harus tetap sehat, terhindar dari wabah, dan tetap bekerja menghasilkan nafkah untuk keluarga.
PP 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19
PP 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19 memiliki pandangan bahwa dengan ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak pada aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia.
POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Salah satu alasannya adalah karena penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
Pemerintah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 disusun untuk mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru atau New Normal.
Cek Virus Corona: Rapid Test dan PCR, Apa Bedanya?
Kasus positif virus corona kini semakin melonjak di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah daerah mengambil upaya untuk melakukan Rapid Test atau tes serologis kilat pada warganya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan penanganan secara cepat terhadap potensi penyebaran virus COVID-19. Rapid Test sering dianggap sebagai cara untuk mendiagnosa seseorang apakah positif terinfeksi coronavirus atau tidak. Namun, metode cek virus corona ini sebenarnya hanya merupakan screening awal terhadap coronavirus saja.
KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri
Kementerian Kesehatan menerbitkan KMK HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan New Normal Kerja di Kantor dan Industri pada masa Pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Ayat (7) Perppu 1 2020.
UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah disahkan DPR menjadi UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU. Seperti kita ketahui bahwa UU 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
1000 Paket Sembako Siap Dibagikan: Bentuk Nyata Kepedulian Bersama
JAKARTA – Berbagai kepedulian terus mengalir terhadap masyarakat yang terdampak wabah corona. Rabu siang (22/4/2020), Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mendonasikan Rp. 300.000.000 kepada Dompet Dhuafa di Gedung Filantropi Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan. Donasi ini kemudian dikonversikan menjadi 1000 paket sembako.
Berlangganan COVID-19