COVID-19 adalah Corona Virus / Disease 2019

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19

Kementerian Kesehatan menerbitkan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan COVID-19. Keputusan Menkes ini menetapkan bahwa Rapid Diagnostic Test Antigen sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu.
Instruksi Mendes PDTT 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa 2021 untuk PPKM Mikro di Desa
Gus Menteri, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menerbitkan Instruksi juga khusus kepada para Kepala Desa. Instruksi Menteri Desa tersebut adalah Instruksi Mendes PDTT 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa. Instruksi Mendes PDTT 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa 2021 untuk PPKM Mikro di Desa tersebut diteken pada tanggal 6 Februari 2021 di Jakarta.
Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Desa dan Kalurahan untuk pengendalian COVID-19
PPKM setelah diperpanjang dilanjutkan lagi dengan PPKM Mikro. Perpanjangan PPKM yang dinahkodai dengan Inmendagri 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM dilanjutkan dengan Inmendagri 3 tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran COVID-19.
Inmendagri 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM
Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diperpanjang dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019) (COVID-19).
Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh sendi kehidupan. Tak terkecuali Peraturan-Peraturan yang menjadi acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan Kepala Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pilkades pun harus diubah menyesuaikan perkembangan yang ada demi keselamatan masyarakat dan lancarnya perhelatan politik desa yang periodik dan wajib dilakukan. Untuk itulah terbit Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Inmendagri 1 tahun 2021 tentang PPKM Jawa Bali
Setahun sudah Pandemi COVID-19 berlalu dan makin menjadi-jadi. Bahkan di awal tahun 2021, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM kepada masyarakat Jawa dan Bali dari tanggal 11 - 25 Januari 2021. PPKM Jawa Bali juga hampir sama dengan PSBB Jawa - Bali yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam Inmendagri 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN
Presiden Joko Widodo memandang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN masih dapat dioptimalkan kerjanya. Sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Ada 17 perubahan dalam Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, ada yang menghapus dan menambah dengan menyisipkan. Tugas-Tugas Komite dan Satgas COVID-19 pun mengalami perubahan.
Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketigakalinya dengan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa. Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
Vaksin COVID-19 merupakan hal yang ditunggu-tunggu untuk segera dapat mengakhiri Pandemi Corona Virus Disease 2019. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini dilakukan sebagai percepatan pengadaan Vaksin COVID-19.
Persesjen Kemdikbud 14 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020
Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 diatur dengan Persesjen Kemendikbud 14 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Melalui Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 265/Sipres/A6/IX/2020 yang berisi tentang sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Memberitahukan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19
Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.
Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin
Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 yaitu Keppres 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19.
Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 bidang Kebudayaan dan Ekoonomi Kreatif di masa Darurat Kesehatan COVID-19. Kebijakan Pemerintah untuk Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 bidang Kebudayaan dan Ekoonomi Kreatif tertuang dalam SKB (Keputusan Bersama) Mendikbud dan Menparekraf Nomor 02/KB/2020 Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19
SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 atau Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa COVID-19 dalam SKB Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diubah.
Kasus-Kasus Penindasan Terhadap Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, dan Perdamaian di Korea Selatan di Tengah Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Korea Selatan. Pada bulan Februari dan Maret, wabah besar-besaran yang terjadi di Korea Selatan menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak pertama di luar Tiongkok.
Transaksi Digital Meningkat Hingga Dua Kali Lipat - Apa Hubungannya dengan Kejahatan Siber?
Transaksi digital dan kejahatan siber di masa Pandemi dua-duanya meningkat. Semenjak pembatasan sosial diberlakukan akibat merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, aktivitas sehari-hari beralih menjadi online. Tak hanya berkomunikasi saja yang dilakukan secara virtual, pekerjaan pun beralih melalui dunia maya. Semua pekerja di dunia dituntut untuk bekerja melalui platform digital seperti Skype dan Zoom untuk menghindari interaksi secara langsung. Proses pendidikan pun mengikuti transisi ini.
Berlangganan COVID-19