PP 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat inklusi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas adalah pelaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e).
UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities disingkat CRPD sebuah Resolusi Nomor A/61/106 yang diterbitkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006. UN CRPD, Resolusi Nomor A/61/106 tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensinya.
Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental
Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.
PP 27 tahun 2019, Fasilitasi Akses Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas
Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, pada tanggal 18 April 2019 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70 oleh Menkumham pada tanggal dan hari yang sama.
Asal-Usul, Teori dan Indikator Kota Inklusi
Apa itu Kota Inklusif?. Pertanyaan yang jarang terucap dan diketahui, mengapa?. Jelas sebuah istilah yang hanya umum dikalangan tertentu dan belum dipahami oleh masyarakat banyak.
Permensos 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas
Permensos Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas diterbitkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa pada 28 November 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Desember 2017 pada Berita Negara Nomor 1730 tahun 2017. Permensos 21/2017 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 121 UU 6 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Difabel memperingati 16 Hari Tanpa Kekerasan dengan Diskusi Jarak Jauh
Memperingati 16 Hari tanpa Kekerasan dan Hari HAM Internasional. Difabel Jogja dan Jakarta melakukan diskusi jarak jauh. DIskusi dilakukan pada tanggal 10 Desember 2017 di Jogja dan Jakarta. Tema yang diusung adalah Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan dan Difabel: Wujudkan Kesetaraan Hukum bagi Difabel, Sahkan RPP Disabilitas! 
Desa Inklusi menurut Mensos di Temu Inklusi 2016
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sempat mengunjungi Temu Inklusi 2016, di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Temu Inklusi adalah acara 2 tahunan dari komunitas difabel di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dan saling berinformasi tentang perkembangan isu inklusi dan difabilitas di Indonesia. Para peserta selain saling belajar juga membawa ilmu-ilmu dan perkembangan baru dari daerahnya untuk dapat dipelajari bersama.
Temu Inklusi 2016
Temu Inklusi 2016 telah berlangsung di Desa Sidoarjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo DIY. Acara Temu Inklusi yang kedua diselenggarakan oleh SIGAB, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel Yogyakarta ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Agustus 2016. Ribuan peserta menghadiri acara Temu Inklusi 2016 sebagian besar adalah difabel dari seluruh Indonesia yang terdiri dari perorangan, perwakilan lembaga difabel maupun komunitas. Namun yang tercatat oleh Panitia adalah sekitar 910 orang, berarti selebihnya tidak tercatat atau tidak mengisi daftar hadir panitia.
LOMBA VIDEO KLIP "Disabilitas, Hukum, dan Keadilan"
Solider mengadakan lomba video klip tentang Disabilitas, hukum dan Keadilan. Lomba ini diadakan untuk semua orang dan dapat diikuti siapa saja yang dapat membuat video klip dengan tema seperti itu. Pengertian tentang Disabilitas, Hukum dan Keadilan dapat anda lihat di web Solider. Bagaimana persepsi dan pendapat kita tentang fenomena difabel yang ada di lingkungan kita atau bahkan pendapat anda sendiri tentang difabel itu seperti apa. Bebas. 
Berlangganan difabel