UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal suryaden Sen, 03/30/2020 - 17:06

UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

UU 39 tahun 2009 tentang KEK jogloabang Sab, 01/04/2020 - 03:53

UU 39 tahun 2009 tentang KEK menyebutkan bahwa KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK berada di dalam zona. Dalam Kawasan Ekonomi Khusus ada Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator dalam Dewan Kawasan yang dibentuk pada setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

UU 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jogloabang Min, 12/08/2019 - 11:25

Asuransi terbagi dua yaitu asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Urusan Asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-Undang asuransi terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia jogloabang Kam, 12/05/2019 - 07:06

Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Indonesia memiliki peraturan tentang Landas Kontinen yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-Undang Landas Kontinen perlu untuk pegangan ketika negara akan memanfaatkan kekayaan alam yang berbatasan dengan negara lain.

PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jogloabang Kam, 12/05/2019 - 01:36

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jogloabang Kam, 11/28/2019 - 21:12

Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan jogloabang Rab, 11/27/2019 - 19:04

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jogloabang Sab, 11/23/2019 - 02:01

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Tempat penyimpanan uang negara disebut Kas Negara digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

UU 19 tahun 2003 tentang BUMN jogloabang Kam, 11/21/2019 - 05:04

Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional dalam demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara memerlukan pengurusan dan pengawasan secara profesional.

Peraturan perundang-undangan sebelum ini yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ jogloabang Rab, 11/20/2019 - 05:41

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah yang kita kenal dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

UU 38 tahun 2009 tentang Pos

Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Pos diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos. UU Pos tahun 2009 mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276), karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Hortikultura diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut yaitu UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.
UU 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terbit karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
UU 11 tahun 2008 tentang ITE
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih dikenal dengan UU ITE adalah Undang-Undang yang selalu bikin heboh, karena menggarap sesuatu yang bikin onar, dan memiliki resonansi tinggi karena menyentuh ranah digital dan sosial media. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dalam perjalanannya mengalam perubahan yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, hukum dan kebutuhan masyarakat.
UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jogloabang Jum, 11/15/2019 - 03:00

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Undang-Undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).

Berlangganan Ekonomi