Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. SLRT.
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta.
Permensos No 20 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling
Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dam Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling).
Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 10 Agustus 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.
PP 16 Tahun 2015, Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015.
Permensos No. 2 Tahun 2019, Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
Berlangganan Fakir Miskin