UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Bantuan), merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
UU 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing WTO
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) disahkan Presiden Soeharto pada tanggal 2 Nopember 1994 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) diundangkan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono pada tanggal 2 Nopember 1994 di Jakarta.
UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diantaranya adalah:
Berlangganan Hubungan Internasional