Impor | Jogloabang

Permendikbud 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film

Permendikbud Nomor 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film

jogloabang Sel, 11/26/2019 - 16:37

Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Pengedaran Film, Pertunjukan Film, Ekspor Film dan Impor Film ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.

UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

05 Okt, 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PP 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

12 Agu, 2019

Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H.

PP 50 Tahun 2019, Impor & Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN

PP Tahun 2019, Impor & Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN

jogloabang Kam, 07/18/2019 - 00:22

Pemerintah tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai untuk impor kapal, pesawat dan suku cadangnya untuk niaga. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Social Networks

Joglo Update

Tags