Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

05 Jun, 2020
Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memiliki tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran perlu disinergikan dengan kebijakan Keuangan Negara secara proporsional dan berkeadilan. Serta meperhatikan pertimbangan dan Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020.
Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
30 Okt, 2019
Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.
Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 2018
23 Feb, 2018
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 se-Indonesia sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial dengan jumlah 92.400.000 orang. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diputuskan dan ditetapkan pada waktu itu tanggal 2 Januari 2018 yang lalu oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.
Pergub DIY No. 50 tahun 2017 tentang Sistem Jamkesus Penyandang Disabilitas
21 Nov, 2017
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 adalah Peraturan Gubernur yang baru, menggantikan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51), dan Pergub No 51 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pergub DIY Nomor 50 tahun 2017 ini ditetapkan, diundangkan dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2017.
Berlangganan Jaminan Kesehatan