UU 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebut jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti.
Berlangganan Kebenaran