Perpres 47 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Perpres 47 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kelanjutan dari Kepres 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki SOTK baru yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini adalah kelanjutan dari adanya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, SOTK Kemenaker selain ada Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden, Susunan Organisasi didalam Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:
Perpres 96 tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM
Setelah setahun bekerja plus menghadapi Pandemi, terbitlah Perpres 96 tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan tindak lanjut dibentuknya Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 dan pelaksanaan Pasal 11 UU 11 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diperbaharui oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpres 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam
Kabinet Indonesia Maju sudah berjalan hampir satu tahun dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mendapatkan Peraturan Presiden yang baru. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli 2020 di Jakarta. Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Perpres 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159, agar setiap orang mengetahuinya.
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN
Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Menurut Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN ini Menteri BUMN akan memiliki 2 Wakil Menteri.
Perpres 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi
Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
Perpres 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20088 tentang Kementerian Negara, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Kementerian Negara atau Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara atau Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. Kementerian Negara diatur dengan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditata kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024
Susunan Kabinet Indonesia Maju telah diumumkan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Ada perubahan dalam susunan kabinet. Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pun diperbaharui dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024. Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019 - 2024 dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden.
Berlangganan Kementerian