PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP

PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP adalah aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 19 Ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Dan Pasal 46 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mencabut 3 Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu:
PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015
PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki maksud untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih elisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN
Pemerintah mengubah PP 23 tahun 2020 dengan PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara diatur oleh UU 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Surat Utang Negara ada di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang dikenal saat ini adalah UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684). Karena Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung.
Permenkeu 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
Permenkeu 90 tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN
Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa
Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa diubah untuk kedua kalinya dengan Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bermaksud untuk untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa.
Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Pandemi COVID-19 dan Pengelolaan Dana Desa direspon oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pandemi Corona Virus sangat membahayakan perekonomian dan stabilitas keuangan karena protokol kesehatan yang mengharuskan jaga jarak, karantina, dan mengurangi aktivitas kehidupan yang berakibat fatal pada kehidupan dan roda perekonomian. Trilyunan rupiah amblas untuk menghadapi Pandemi 2020 ini.
Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Aturan mengenai bentuk, ukuran dan warna benda meterai diperbaharui Kementerian Keuangan pada tahun 2014 dengan Permenkeu 65 tahun 2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 2014.
Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin UMKM untuk PEN
Permenkeu 65 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tentang Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diberikan kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin bersumber dari APBN. Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Permenkeu 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum untuk Percepatan PEN
Permenkeu 70 tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 658. Agar setiap orang mengetahui adanya angin segar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional bagi para pelaku usaha di Indonesia. Sejauh mana penerapannya, merupakan tanda tanya besar, karena kita bisa melihat bagaimana sih sepak terjang Bank-bank yang ada di dunia.
Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Pelaksanaan Program PEN
Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah Lampiran dari Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.
Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan untuk Pelaksanaan Program PEN
Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional.
POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Salah satu alasannya adalah karena penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.
Tips Investasi Saham Untuk Pemula
Saham adalah salah satu investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Tetapi, saham juga investasi dengan resiko paling tinggi. Bagaimana melakukan investasi saham khususnya untuk pemula. Investasi saham merupakan hal yang sangat menggiurkan bila melihat keuntungan yang didapatkan, namun kegiatan ini dapat dikatakan susah susah gampang. Dibutuhkan pengetahuan secara mendalam bila anda ingin terjun ke dalam dunia investasi saham tersebut. Bila anda tidak berhati hati dalam menjalankan investasi saham ini, Anda akan merasakan rugi besar.
Berlangganan Keuangan