Pagebluk atau pandemi wabah COVID-19 menghancurkan berbagai sendi kehidupan, utamanya ekonomi sektor industri. Pemerintah merespon dengan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona. Sebagai negara miskin tentunya kita tidak bisa iri dengan Amerika Serikat yang mengeluarkan 2 Trilyun USD untuk merespon pandemi COVID-19. Kesehatan memang mahal harganya, semoga kita semua dikaruniai kesehatan segera terhindar dari Wabah Corona.

Kebijakan Akuntansi Investasi dari Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi Investasi merupakan BAB IV dari Lampiran Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Asuransi terbagi dua yaitu asuransi umum dan asuransi syariah. Asuransi Syariah menggunakan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Urusan Asuransi ini diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-Undang asuransi terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan PP. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaran, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP, khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Tempat penyimpanan uang negara disebut Kas Negara digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional dalam demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara memerlukan pengurusan dan pengawasan secara profesional.

Peraturan perundang-undangan sebelum ini yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.