UU 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebut jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti.
UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang harus dicegah dan dihapuskan. Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mulai berlaku dan diundangkan oleh Hamid Awaludin, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 pada tanggal 11 Agustus 2006 di Jakarta.
PermenPPPA No 7 Tahun 2019, Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditandatangani Menteri PPPA Yohana Yembise pada tanggal 16 Mei 2019, diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592 tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta.
PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban
Guyub Gugur Gunung Merapi #3Gmerapi
#3Gmerapi, Guyup Gugur Gunung Merapi, adalah sebuah even terbuka untuk umum yang berlangsung pada 18 Maret 2011 di Gedung Taman Budaya Yogyakarta. Acara akan dimulai pada pukul 15.00 dengan diisi acara Jathilan, gejok lesung, Pentas seni Jalin Merapi, beserta bazaar merapi serta membuka donasi untuk pelaksanaan rekoveri pasca erupsi merapi yang lalu. Juga tentu bencana sekunder seperti banjir lahar dingin yang masih mengancam warga masyarakat. Kemudian pada 19.00 setelah isya akan diputar sebuah film dokumenter tentang sosial media di indonesia berjudul Linimas(s)a.
Berlangganan korban