Pemerintah mengubah PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan PP 35 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP 35 tahun 2020 melakukan sekitar 13 Perubahan Pokok Ketentuan dalam PP 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mulai berlaku dan diundangkan oleh Hamid Awaludin, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 pada tanggal 11 Agustus 2006 di Jakarta.