UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Selain dengan UU 27/1997 tentang Mobilisasu dan Demobilisasi, dan UU 56/1999 tentang Rakyat Terlatih, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memiliki keterkatian dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU TNI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta.>
Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini prajurit memiliki nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelumnya dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dalam terminologi sekarang lebih sering disebut dengan militer..
Berlangganan Militer