UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.
PP 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Modal Saham PT PLN
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, pada tanggal 19 Juli 2019. Pemerintah menambahkan penyertaal modal ke PLN sebesar Rp6.500.000.000.000,00 (enam triliun lima ratus miliar rupiah) hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) PP 51 Tahun 2019 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT PLN.
12 Perubahan Ketentuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat - KUR
12 Perubahan Ketentuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat - KUR dalam Permenko 11 tahun 2017.
Berlangganan Modal