Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020

Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Hari Jumat, 14 Agustus 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, DKI Jakarta.
UU 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3
Kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR 2019
Indonesia adalah Rumah Besar Kita Semua sebuah judul, harapan dan doa Presiden Jokowi yang di sampaikan dalam Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR. Pada Jumat, 16 Agustus 2019 Presiden berbicara pada kita semua, rakyat Indonesia sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Sebagai agenda rutin setiap tahunnya, Presiden Jokowi membacakan dan melaporkan Pidato Sidang Tahunan, Pidato Kenegaraan, dan Pidato Nota Keuangan.
Perpres 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR-RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126.
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU MD3 yang perubahannya dibanderol menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya diberlakukan dan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
Berlangganan MPR