Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada tanggal 28 Juni 2019. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri pada tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata telah ditandatangani Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 28 Agustus 2018. Permenpar 10/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata diudangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada 6 September 2018 di Jakarta.

Pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.