UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Panduan Penggunaan Aplikasi Samsat Online Nasional
Aplikasi Samsat Online Nasional tentu memudahkan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Online Nasional merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile.
PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4). Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP 50 Tahun 2019, Impor & Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN jogloabang Kam, 07/18/2019 - 00:22

Pemerintah tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai untuk impor kapal, pesawat dan suku cadangnya untuk niaga. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Permenkeu No 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 1 April 2019 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2019 di Jakarta.
Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Permenkeu 243/PMK.03/2014 tentang SPT jogloabang Rab, 02/07/2018 - 05:38
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Berlangganan Pajak