PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015

PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki maksud untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih elisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang dikenal saat ini adalah UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684). Karena Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung.
Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN
Permenkeu 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa
PP 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19
PP 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan COVID-19 memiliki pandangan bahwa dengan ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak pada aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia.
UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Panduan Penggunaan Aplikasi Samsat Online Nasional
Aplikasi Samsat Online Nasional tentu memudahkan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Online Nasional merupakan layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile.
PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4). Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP 50 Tahun 2019, Impor & Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN
Pemerintah tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai untuk impor kapal, pesawat dan suku cadangnya untuk niaga. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Permenkeu No 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 1 April 2019 menandatangani Permenkeu Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 April 2019 di Jakarta.
Permenkeu No 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Permenkeu 243/PMK.03/2014 tentang SPT
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017
Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Berlangganan Pajak