UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaannya perlu diatur dengan Undang-Undang.
Perpres 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jogloabang Jum, 11/01/2019 - 02:25

BEKRAF, Badan Ekononomi Kreatif, saat ini dalam Periode ke 2 Presiden Jokowi bermetamorfosa menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Prepres, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.
Permenpar 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa
Standar Usaha Spa diatur dengan regulasi dari Kementrian Pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Standar Usaha Spa adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Spa.
Permenpar 11/2015, Pemberlakuan SKKNI Pariwisata
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ini ditetapkan oleh Menpar Arief Yahya pada tanggal 6 Juli 2015.
Permenpar 10/2018, Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata telah ditandatangani Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 28 Agustus 2018. Permenpar 10/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata diudangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada 6 September 2018 di Jakarta.
Perpres 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
Indonesia memiliki banyak sekali potensi dan wilayah Geopark. Geopark atau Taman Bumi memiliki berbagai fungsi penting terhadap kelangsungan hidup Bumi.
Perpres 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Mei 2019, berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 99 pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta.
Berlangganan Pariwisata