Seiring diterbitkannya Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten Pasal 120. Sehubungan dengan hal ini maka terbitlah PP 34 tahun 2020 tentang Pencabutan PP 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, karena berlandaskan UU Paten yang sudah diganti.

UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 20 Desember 2000.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pelaksanaan Paten telah berlaku sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Namun memerlukan penyesuaian substansial terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. UU Paten yang baru akan menyesuaikan dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang selanjutnya disebut dengan persetujuan TRIPs. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten ditetapkan dan mengganti UU 14 tahun 2001 tentang Paten.