PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
jogloabang Jum, 02/28/2020 - 20:02

PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka diperlukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan.

Tags
Peraturan Pemerintah
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
rekomendasi temu inklusi 2016
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

18 Jul, 2019
Kebidanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. Undang-Undang 4/2019 tentang Kebidanan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 dan Penjelasan Atas UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta.
Permenpar 10/2018, Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
Permenpar 10/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
jogloabang Sab, 07/13/2019 - 08:16

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata telah ditandatangani Menteri Pariwisata Arief Yahya pada tanggal 28 Agustus 2018. Permenpar 10/2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata diudangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada 6 September 2018 di Jakarta.

Tags
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pariwisata
Permenpar
Pelayanan
Izin
Perizinan Berusaha
OSS
Pariwisata
2018
Pedoman
Tata Cara
Permendagri 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
08 Jul, 2019
Administrasi Kependudukan sekarang sudah dilayani secara online atau daring. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu keterhubungan antar komputer, yang kerennya disebut sebagai internet. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Ingat ya,... daring itu maksudnya online.
Berlangganan Pelayanan