Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan pada tanggal 24 September 2019. Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020 juga disampaikan dengan surat dari Kementrian Keuangan kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan jogloabang Jum, 09/27/2019 - 06:09

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah jogloabang Kam, 09/26/2019 - 21:14

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah:

UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jogloabang Sel, 08/20/2019 - 07:46

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

UU 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perub
Berlangganan Pemerintahan Daerah