PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

PP 9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan yang saat ini berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repub
PP 34 tahun 2020 tentang Pencabutan PP 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Seiring diterbitkannya Perpres 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
Permendikbud 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler
Permendikbud Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomo3r 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler ditetapkan untuk menyempurnakan proses PBJ di Sekolah dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem
UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP, khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah yang kita kenal dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah
Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. PBI tentang Pengelolaan uang Rupiah ini meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional.
UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU TNI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 16 Oktober 2004 di Jakarta.
Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk mempersiapkan Perbankan memasuki era globalisasi. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juga disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang Perbankan dengan perjanjian-perjanian internasional yang telah diratifikasi di bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomoian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor Perbankan.
Perpres 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20088 tentang Kementerian Negara, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
Perpres 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah:
Berlangganan Pencabutan