Permendikbud 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pencabutan Izin PTS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pencabutan Izin PTS. Yaitu Permendikbud 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, pada awal tahun 2020. Perguruan Tinggi Negeri atau PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta atau PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
Pada bulan Februari tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
Permendikbud 25 tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemdikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 25 tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemdikbud. SSBOPT atau Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan. SSBOPT diatur dengan Permendikbud 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja mengganti Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dalam Permendikbud 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 20 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Permendikbud 20 tahun 2020 ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190).
Lampiran Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi
Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Lampiran Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.
SE 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19
Ujian Nasional dibatalkan di semua jenjang Sekolah. Demikian dalam Surat Edaran Mendikbud SE 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Hal ini diumumkan oleh Presiden dan Mendikbud setelah melakukan rapat terbatas melihat perkembangan Penyebaran COVID-19 dan tentu saja pencegahan demi kebaikan masyarakat semuanya.
Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:
Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19
Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 untuk memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran Covid- 19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2O2O dan Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Pencegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.
Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 14 tahun 2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan ditetapkan di Jakarta oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada tanggal 9 Maret 2020. PBJ adalah Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan. PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan.
Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020
Permendikbud 13 tahun 2020 tentang Juknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan TA 2020 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler 2020
Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler 2020 disertakan menjadi Lampiran Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 5 Februari 2020.
Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler
Juknis BOS kembali berubah, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun lalu dicabut dan diganti dengan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mencabut dan tidak memberlakukan :
Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri ditetapkan dengan pertimbangan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri. Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri didalamnya mengatur tentang:
Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendibud baru ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
Berikut BAB IV Penggunaan dana BOS Reguler, Komponen Pembiayaan Sekolah Dasar. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Berlangganan pendidikan