Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri jogloabang Sel, 01/21/2020 - 05:15

Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri ditetapkan dengan pertimbangan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri.

Permendikbud 30 tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri didalamnya mengatur tentang:

Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendibud baru ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.
Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
Berikut BAB IV Penggunaan dana BOS Reguler, Komponen Pembiayaan Sekolah Dasar. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Penetapan Alokasi dan Penyaluran dana BOS Reguler 2019
Berikut BAB III Penetapan Alokasi dan Penyaluran dana BOS Reguler, dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
UU 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. Pendidikan Kedokteran diatur dengan Undang-Undang.
UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakan menyebutkan bahwa erpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
Permendikbud 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB
Bencana adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah disangka kehadirannya. Wilayah NKRI dengan beragam kekayaaan alamnya, pun memiliki potensi kebencanaan yang tidak boleh diremehkan, Kesiapsiagaan bencana mutlak selalu digenggam dan diberikan pemahamannya sedetil mungkin terhadap para peserta didik sejak usia dini.
Permendikbud 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film
Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Pengedaran Film, Pertunjukan Film, Ekspor Film dan Impor Film ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.
Permendikbud 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler
Permendikbud Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomo3r 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler ditetapkan untuk menyempurnakan proses PBJ di Sekolah dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem
Permendikbud 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film jogloabang Sel, 11/26/2019 - 04:25

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam BAB III Kegiatan Perilman dan Usaha Perfilman, Bagian Kedelapan Pengarsipan Film, Pasal 38 Ayat (6) mengamanatkan bahwa Pengarsipan Film diatur dengan Peraturan Menteri. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film.

Kepres 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional jogloabang Sab, 11/23/2019 - 16:46

Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November adalah hari ulang tahun PGRI, atau Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu organisasi besar yang menghimpun profesi guru-guru di seluruh Indonesia. Sejarah PGRI diawali dengan sebuah Kongres besar, Kongres Guru Indonesia yang diselenggarakan setelah proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 24 - 25 November 1945 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sejak hari itu gelora semangat lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 25 November.

SE Mendikbud, Pedoman Pelaksanaan, Pidato dan Doa Upacara Bendera Hari Guru Nasional Tahun 2019
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merilis Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019 untuk hari Senin tanggal 25 November 2019. Surat tersebut bernomor 132716/MPK.A/TU/2019 yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 19 November 2019.
UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Perpres 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditata kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PP 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan jogloabang Kam, 10/24/2019 - 00:28

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Perlu kita ketahui bahwa Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungiawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.
Berlangganan pendidikan