UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah amanat dariPasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena Badan Penyelenggara Jaminan harus dibuat dengan Undang-Undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).
Berlangganan Penyelenggara