PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait suryaden Sel, 03/10/2020 - 23:15

PP 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait adalah pelaksanaan Ketentuan Pasal 73, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja suryaden Sen, 03/09/2020 - 05:08

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja di atur dengan Perpres 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja sebagaimana kita ketahui dulu adalah salah satu program yang ditawarkan Pak Jokowi saat berkampanye Pilpres 2019. Kartu Prakerja sebagai janji politiknya di realisasikan sekarang dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami

Perpres 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi serta memitigasi sehingga perlu dilakukan upaya penguatan dan pengembangan yang berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari gempa bumi dan tsunami.
Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Perpres 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencabut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan menyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK
Mengenai Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK. Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.
Perpres 81 Tahun 2019 tentang Kementerian BUMN jogloabang Kam, 01/02/2020 - 22:38

Perpres Kementerian BUMN atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Perpres 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertujuam untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis. Perpres Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden menggantikan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Perpres ini.
Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia jogloabang Kam, 11/07/2019 - 01:28

Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpres 74 tahun 2019 tentang BRIN
Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
Perpres 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi jogloabang Sab, 11/02/2019 - 02:45

Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.

Perpres 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi jogloabang Sab, 11/02/2019 - 01:51

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20088 tentang Kementerian Negara, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.

Perpres 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
BEKRAF, Badan Ekononomi Kreatif, saat ini dalam Periode ke 2 Presiden Jokowi bermetamorfosa menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Prepres, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jogloabang Jum, 11/01/2019 - 00:34

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.

Perpres 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jogloabang Kam, 10/31/2019 - 14:17

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditata kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.
Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Berlangganan Peraturan Presiden