Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

Perpres 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan aturan bahwa Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandangani oleh Pemerintah Indonesia perlu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mendapat persetujuan.
UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah manifestasi pelaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukumi nternasional lain. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
Berlangganan Perjanjian Internasional