Permenaker 10/2019, Tata Cara Pemberian Izin P3MI

Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah ditetapkan oleh Menaker M. Hanif Dhakiri pada tanggal 28 Juni 2019. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri pada tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta.
Permenaker 18/2018, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Pada 10 Desember 2018 Kemenaker RI resmi mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045 digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker 18 tahun 2018 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Permenaker 2/2019, Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif
Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ditetapkan oleh Menaker Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 241 oleh Dirjen Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Maret 2019 di Jakarta.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Pekerja Migran, Desa Migran hingga tetek bengeknya.
Berlangganan Permenaker