Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
Permensos 15 tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. SLRT.
Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).
Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental
Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.
Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nomor 28 tahun 2018.
Permensos 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Permensos 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
Permensos 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Pada tanggal 24 Mei 2018 Menteri Sosial Idrus Marham menandatangani Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ini untuk merespons semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.
Permensos 26 Tahun 2018, Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.
Permensos No 20 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling
Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dam Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling).
Permensos 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Konflik Sosial sendiri maksudnya adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Permensos 6 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 22 April 2016.
Permensos 15 Tahun 2017, Juklak Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Fakir Miskin
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 10 Agustus 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin diberlakukan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126 oelh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.
Permensos No. 2 Tahun 2019, Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
Sosial
Peraturan dan atau kabar dari Kemen Sosial dan yang berhubungan dengan urusan-urusan Sosial, Kesejahteraan, Rakyat dan Kesosialan
Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
Berlangganan Permensos