Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK

Mengenai Perpres 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewas KPK. Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.
Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
Perpres 74 tahun 2019 tentang BRIN
Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
Perpres 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi
Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
Perpres 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2019 tentang Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20088 tentang Kementerian Negara, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
Perpres 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
BEKRAF, Badan Ekononomi Kreatif, saat ini dalam Periode ke 2 Presiden Jokowi bermetamorfosa menjadi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Prepres, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019.
Perpres 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditata kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.
Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024
Susunan Kabinet Indonesia Maju telah diumumkan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Ada perubahan dalam susunan kabinet. Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pun diperbaharui dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 - 2024. Tugas dan Fungsi Kementerian Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019 - 2024 dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden.
Perpres 65 tahun 2019 tentang Tunjangan dan Fasilitas Dubes, PNS, TNI, dan Polri di Luar Negeri
Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Perpres 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan jogloabang Sen, 08/19/2019 - 17:14

Kendaraan listrik atau kendaraan dengan tenaga baterai adalah salah satu pencapaian teknologi untuk energi alternatif selain minyak dan gas bumi. Kendaraan atau mobil listrik tentu harus dihadapkan pada unsur ramah lingkungan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Untuk percepatan pembangunan diperlukan penyediaan tanah untuk lokasi pembangunan. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keduanya adalah hal penting dalam percepatan pembangunan, untuk itu diatur dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan Peraturan Presiden untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Perpres 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
Pedoman Organisasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) pasal 35 Pedoman Organisasi Rumah Sakit perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Berlangganan Perpres